Oleh : Muharrani, SH (Penyuluh Award kota Langsa tahun 2023)
Langsa: Trik News.co – Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau anggota legislatif dalam periode tertentu.
Masyarakat Indonesia akan kembali melangsungkan pemilihan umum pada 14 February 2024 mendatang. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan rakyat di parlemen atau dalam jabatan-jabatan eksekutif seperti presiden.
Menentukan pilihan bagi masyarakat yang telah memiliki hak pilih tentu tidaklah sulit. Mereka dapat menggunakan hak suara sesuai hati nurani tanpa ada unsur keterpaksaan dibayang-bayangi intimidasi dan money politics.
Pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai asas pemilu. Namun demikian, sebagai muslim terutama muslimah dapat berperan aktif menyukseskan pemilu legislatif dan eksekutif.
Perempuan perlu meningkatkan peran dan partisipasi mereka. Hal ini guna untuk mewujudkan prinsip demokrasi berbasis kesetaraan dan keadilan gender, khususnya kesetaraan hak politik perempuan.
Kadangkala ini pun sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih kemenangan dengan mengorbankan prinsip demokrasi. Misalnya, pemilih dari ibu-ibu dipengaruhi dengan iming-iming atau janji-janji, uang, hadiah dan lain sebagainya.
Keberadaan perempuan dianggap memiliki keterbatasan, selalu dipinggirkan atau dimarjinalkan sehingga acap kali diperdayakan.
Memilih pemimpin maupun wakil rakyat perlu diperhatikan prinsip dasar sesuai anjuran agama seperti yang disampaikan Rasulullah Saw yaitu pemimpin yang memiliki nilai Shidiq (jujur dan berintegritas), amanah (profesional dan mampu mengemban kepercayaan), Fathanah (memiliki kecerdasan berpikir dan bertindak) serta tabligh (transparan dalam setiap tindakan).
Oleh karena itu, prinsip dasar inilah menjadi acuan setiap kita untuk menentukan pilihan pada pemilu February mendatang.
Sebagai muslimah mari kita jaga kemurnian hak suara berdasarkan kriteria tersebut diatas bukan karena dorongan kepentingan yang dapat merusak tatanan demokrasi, budaya dan agama. (**)
