Pakpak Bharat, triknews.co – Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pakpak Bharat, Sartono Padang, S.Sos diam beribu kata saat ditanya soal dugaan korupsi kegiatan tahun 2021 di lingkup dinas nya.
Hal tersebut terjadi saat Sartono dikonfirmasi awak media pada Jumat (20/1/2023). Adapun dugaan korupsi yang ditanyakan wartawan adalah 1. Belanja Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 58.842.600, dimana kegiatan tersebut terealisasi sebesar Rp. 50.706.400. meliputi Perjalanan Dinas Rp. 15.170.000, Honorarium Rohaniawan Rp. 2.400.000, Belanja PDH Rp. 22.650.000.
“Menurut data dan informasi yang kami terima dari narasumber yang kami percaya bahwa untuk belanja PDH itu sendiri diduga tidak ada terealisasi, begitu juga dengan honorarium rohaniawan. Untuk itu, kami mencoba konfirmasi kepada pimpinan BKDSM Pakpak Bharat agar kiranya memberikan sedikit keterangan terkait hal dimaksud. Dengan maksud agar berita yang kami terbitkan nantinya tidak hanya keterangan sepihak.” Ujar seorang awak media.
Ia juga menambahkan akan mengusut tuntas kegiatan yang diduga dirinya itu terdapat indikasi dugaan korupsi. “Selain dugaan korupsi, hal ini juga sudah melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik dimana oknum pejabat eselon II itu dengan sengaja memblokir kontak wartawan yang hendak konfirmasi.” ujarnya.
Saat ditanya soal tindak lanjut langkah yang dilakukan pihaknya, ia menyebutkan akan beraliansi dengan beberapa awak media untuk melaporkan hal dimaksud kepada penegak hukum, karena kata dia, sebelumnya melalui rekannya, mereka sudah mengirimkan surat klarifikasi terkait dugaan korupsi dimaksud. “Mungkin dalam minggu ini sudah kita layangkan surat Pemberitahuan dugaan tindak pidana korupsi ke Polres Pakpak Bharat, karena sebelumya juga kita sudah berkoordinasi dengan unit Tipikor disana,” tutupnya.
Sementara Kepala BKDSM, Sartono Padang, S.Sos, MM sendiri hingga berita ini diterbitnya masih terkesan malu-malu kucing untuk menjawab pertanyaan awak media. (Redaksi)
