Langsa,TrikNews.co,- Diduga Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) berikut dokumen berupa foto realisasi kegiatan penggunaan anggaran ketahanan pangan (Ketapang) sebesar dua puluh (20) persen setiap gampong (desa) dalam wilayah kota Langsa tidak tepat sasaran
Dokumen berupa foto dan LPJ realisasi yang diajukan kepihak terkait dana desa di kota Langsa ada dugaan tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan atau kata lain diduga LPJ dan dokumen tersebut sarat rekayasa.
Dugaan, itu juga diperkuat, dimana berdasarkan pantauan yang dilakukan triknews.co pada lima (5) Kecamatan yang berada dalam wilayah kota Langsa.
Untuk program Ketapang tidak terlihat jelas adanya aktivitas berarti yang dilakukan dalam Gampong (desa) masing-masing.realisasinya dilapangan jauh dan menyimpang.
Disisi lain, terkait realisasi penggunaan Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, layak diduga hanya pormalitas pos anggaran Ketapang saja.
Sementara, aktivitas program Ketapang yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat terkesan simbolis. Sama sekali tidak berpengaruh dalam rangka antisipasi terjadinya krisis pangan yang dimulai dari desa.
Meskipun demikian hal itu tidak terjadi di semua Gampong (desa) karena ada juga Gampong yang melaksanakan program ketahanan pangan tersebut.
Terlepas dari itu pada beberapa waktu lalu akhir tahun 2022 , salah seorang geuchik (kades) kota Langsa mengeluhkan DD tahap akhir belum kunjung di cairkan.
Menurut geuchik (Kades) tersebut, anggaran tahap akhir Alokasi Dana Desa (ADD) bersumberkan APBK belum dicairkan karena terkendala dengan LPJ pembelian motor Viar yang menggunakan anggaran DD bersumber dari APBN.
“Belum cair Dana Desa, ada sedikit yang perlu diperbaiki terkait pembelian motor Viar menggunakan anggaran ketapang, ini mau saya urus dulu agar bisa dicairkan,” ungkap salah satu geuchik dalam bincang-bincangnya kepada media baru baru ini. (B.01)
Editor : Jonter Sinaga
