Bener Meriah : TrikNews.co – Pj Bupati Bener Meriah Drs. Haili Yoga, M.Si menghadiri sekaligus mengikuti Rapat Paripurna DPRK Bener Meriah dalam membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA dan PPAS-P) Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2022 di ruang sidang utama Dewan setempat, Jum’at (23/09/2022).
Sidang Paripurna tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA dan PPAS-P) Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2022 tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Bener Meriah Muhammad Saleh didampingi oleh Wakil ketua I Tgk. Husnul Ilmy, S.Sy, Wakil Ketua II Anwar dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan setempat.
Dalam pidato pembukaannya Ketua DPRK Bener Meriah Muhammad Saleh menyampaikan, setelah Badan Anggaran (Banggar) Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif melaksanakan pembahasan KUA dan PPAS-P TA. 2022.
Maka pada saat ini sudah menghasilkan pendapat Banggar DPRK Bener Meriah yang merupakan dasar dan pedoman dalam menyusun kebijakan umum anggaran dan Prioritas Palfon Anggaran Sementara Perubahan APBK Bener Meriah TA. 2022 yaitu mengenai besaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, katanya.
Sambungnya, sebelum menyusun kebijakan KUA dan PPAS-P tahun 2022 ini hendaknya yang menjadi perhatian adalah, bagaimana mendahulukan program-program yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat.
“Hari ini sesuai komposisi keuangan daerah dan ketersediaan anggaran yang terbatas sehingga keberlangsungan program-program pembangunan pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan,” harap Muhammad Saleh.
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRK Bener Meriah itu juga mengharapkan kepada seluruh SKPK- SKPK yang kiranya belum mendapat tambahan anggaran, hendaklah terus berjalan sebagaimana mestinya, pesan Ketua DPRK Bener Meriah.
Sedangkan Pj. Bupati Bener Meriah Drs. Haili Yoga, M.si dalam pidatonya menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2029 pasal 161 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut, diantaranya, 1). perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum APBK, 2). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara kegiatan dan antara jenis belanja. 3). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, dan 5). Keadaan luar biasa.
Dalam penyusunan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2022 kata Pj. Bupati, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun program dan kegiatan yang sifatnya prioritas dengan mengacu pada RPJMD serta ketersediaan anggaran yang ada, jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Drs. Haili Yoga, M.Si, kebijakan anggaran daerah yang terkait dengan pendapatan dan belanja daerah mengalami perubahan dari target yang ditetapkan.
Dari sisi pendapatan dan belanja terjadi pengurangan, hal ini disebabkan karena dampak perubahan ekonomi nasional yang berakibat pada perubahan postur APBN dalam rangka strategi penanganan pandemi Covid-19 yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/pmk.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2022 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, ujarnya.
.“Menyikapi kondisi di atas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah perlu melakukan penyesuaian dan penjadwalan skala prioritas program dan kegiatan dalam APBK perubahan tahun anggaran 2022, dengan tetap mempertahankan kebijakan peningkatan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, penanggulangan dampak ekonomi daerah yang ditampung dalam APBK Perubahan tahun 2022 antara lain,” tegas Pj. Bupati.
Menurut Pj. Buapt
