Medan, Triknews.co-Suasana aktifitas pelayanan masyarakat di kantor dinas Sosial Pemprovsu jalan Sampul no. 1 38 Medan terlihat adem ayem dan sunyi senyap bagaikan situasi rumah yang ditinggalkan penghuninya.

Hal ini tampak saat triknews.co menyambangi kantor yang menangani-masalah-masalah sosial ditengah-tengah masayarakat ini, Jumat (01/06/2022).

Menurut pengakuan masyarakat sekitar yang tidak bersedia menyebutkan namanya mengatakan kejadian tersebut sudah berlangsung selama 3 hari kerja terhitung mulai hari Rabu 29 juni 2022 sampai hari jumat 01 juli 2022.

“Selama tiga hari kerja tersebut suasana pelayanan masyarakat di kantor tersebut terkesan tidak melayani masyarakat sebagaimana seharusnya,” ucap pria setengah baya yang mengaku  rumahnya di sekitar kantor Dinas Sosial provsu.

Hak ini juga diperkuat oleh Tim Lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Azas Keadilan ( LSM-GERAK) saat datang bertamu ke kantor Dinas Sosial Pemprovsu sekira pukul 11 WIB mengatakan suasana kantor seperti tidak berpenghuni, lengang dan lumpuh dan para pegawai hampir tidak ada terlihat.

“Macammana begini kantor  pemerintah,  pegawainyapun hampir tidak ada terlihat, ada yang mau kami tanyakan, orangnya gak ada,” ucap salah satu tim LSM-PERAK berinisial SBN kepada awak media.

Staf di ruangan sekretaris Dinas Sosial Pemprovsu,sambung SBN,  yang ditemui tim LSM-GERAK menerangkan bahwa semua pejabat yang bereselon di dinas sosial Pemprovsu dan di seluruh UPT Dinas Sosial Pemprovsu saat ini sedang mengikuti kegiatan out bon di Berastagi/kabupaten Karo selama 3 hari, sah-sah saja tapi pelayanan pada masyarakat gak boleh ditinggalkanlah,” imbuhnya.
ini seraya mengatakan bahwa Dinas Sosial Pemprovsu yang dibawah kendali pengawasan dan koreksi Gubernur Sumut tersebut terkesan  Inkar dalam janji.

” Sumpah Korprinya dalam hal pengabdian pelayanan kepada masyarakat kalau begini terkesan dikangkangi,” ketusnya.

Terlihat juga oleh media ini, beberapa masyarakat dan pihak SKPD dari kabupaten/kota yang datang berurusan kekantor tersebut tampak dari raut wajah mereka merasa kesal dan kecewa karena pejabat yang mau mereka jumpai untuk kordinasi kedinasan di kantor dinas tersebut namun,  hampir  pejabatnya tidak berada di tempat.

” Gak ada orangnya yang mau kita temuai bang,” kesal salah satu tamu kantor tersebut.

Terkait acara out bond juga dibemarkan oleh salah seorang penjaga keamanan di kantor milik pemerintah ini.

“Kegiatan oud bon selama tiga hari kerja di Tanah Karo mereka,” terangnya.

Tentunya hal ini sangat disayangkan karena kegiatan tersebut bukanlah merupakan program penilaian peningkatan kinerja pejabat pajabat di SKPD Dinas Sosial pemprovsu.

“Kita minilai pelaksanaan kegiatan out bon di awal triwulan ke-2 tersebut adalah kurang obyektif, logis dan terkesan adalah sebagai ajang hiburan atau kegiatan bersenang senang saja, yang dengan adanya pembebanan anggaran yang menyebabkan adanya pengeluaran kas dari perbendaharaan SKPD tersebut denan biaya perjalanan dinas, biaya makan/ minum, transport dan penginapan,” ucap ketua LSM -PERAK saat dimintai tanggapannya.

Sambungnya, dalam pelaksanaan kegiatan out bon tersebut sangat berpotensi sebagai pemborosan anggaran APBD Sumut tersebut, dimana kita menilai pelaksanaan kegiatan out bound tersebut terkesan kurang obyektif, rational dan akuntabel karena pelaksanaannya dihari aktif kerja dan tidak di masa libur panjang atau diakhir tahun. Dari situasi yang terlihat di kantor Dinas Sosial Pemprovsu tersebut memperlihatkan adanya kenderaan pribadi/kenderaan dinas yang terparkir sampai bermalam selama tiga hari, yang memberi kesan pandangan kamuflase kepada masyarakat bahwa adanya pejabat pejabatnya yang beraktifitas di kantor tersebut, padahal pemilik kenderaannya semua sedang berada di Tanah Karo mingikuti out bond selama tiga hari kerja, ucapnya.

Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar dan oknum ASN yang kebetulan datang dari Iuar kota ke kantor tersebut memberi info kepada tim LSM-GERAk bahwa kegiatan out bon pengumpulan semua ekselon di jajaran Dinas Sosial Pemprovsu tersebut di tanah Karo selama tiga hari adalah situasi mendadak dan terkesan kegiatan tersebut dilakukan dalam merapatkan tanggaban untuk mengantisipasi kritisi penggiat sosial kontrol yang mempertanyakan terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran APBD Sumut tahun 201 8 dan tahun 2019 di semua UPT Dinas Sosial Pemprovsu tersebut.

Sementara itu  menanggapi hal ini ,ketua LSM-GERAK bapak Drs. Togar Sirait SH, MHum menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan out bond yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemprovsu di tanah karo tersebut adalah terkesan mendadak, kurang obyektif, logis, rasional dan efisien dalam norma pengelolaan anggaran APBD yang akuntabel dan dimohon kepada Gubernur sumut bapak Edy Rahmayadi supaya mengawasi, mengkros cek informasi kejadian tersebut kepada pimpinan SKPD tersebut, bila benar hal tersebut benar terjadi, kami berharap kepada Bapak Gubernur Sumut yang kami yakini mempunyai didikan disiplin dan dedikasi yan tinggi dengan latar berlatar belakang dari Pejabat Perwira tinggi T NI, agar dapat memberikan pertimbangan untuk mengevaluasi pimpinan SKPD tersebut demi capaian

kinerja SKPD Dinas Sosial Pemprovsu yang lebih baik dan akuntabel kedepan.(HBN)