Langsa l TrikNews.Co l—- Permintaan 3 fraksi, yakni fraksi Partai Golkar, Fraksi Langsa bermartabat dan fraksi Demokrat dalam sidang pandangan fraksi di gedung paripurna DPRK Kota Langsa untuk merumahkan tenaga kontrak dinilai tidak manusiawi dan tidak berprikemanusiaan.
Pasalnya, tenaga kontrak yang bekerja di satuan perangkat daerah (SKPD) sudah bekerja puluhan tahun dan hanya bermata pencarian satu-satunya dari honor yang diterima rata-rata hanya Rp.1.300.000,- kini telah terancam akan jadi pengangguran baru di Kota Langsa.
Demikian disampaikan oleh salah satu tenaga kontrak yang tidak ingin disebutkan namanya, menyusu pemberitaan bahwa 3 fraksi DPRK Langsa mengusulkan untuk pemutusan dan evaluasi tenaga kontrak yang ada di SKPD Pemko Langsa.
“Mentang DPRK Langsa sudah duduk di kursi empuk dan makan gaji dari uang rakyat mau semena-mena terhadap kami tenaga kontrak yang gajinya tidak seberapa, kalau begitu gaji dewan, aspirasi dan SPPDnya aja di potong atau sewa kendaraan dinasnya”, ujarnya.
Menurutnya, tenaga kontrak di Pemko Langsa hanya kecil penghasilannya, kenapa ini yang menjadi sorotan, sementara pokir (aspirasi) DPRK yang jumlahnya miliaran untuk proyek yang hasil keuntungannya untuk kepentingan pribadi tidak disoroti.
“DPRK Langsa jangan sibuk urus uang receh lah, jangan-jangan kami disuruh putuskan hubungan kerja untuk menambah pundi-pundi pokir untuk penambahan estimasi biaya kampanye kedepan. Kalau sampai kami di pecat, maka kami tidak akan memilih lagi 3 fraksi DPRK Langsa yang mengusulkan”, tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris LSM Peuregam, Baihaqi, bahwa pemutusan hubungan kerja tenaga kontrak sejumlah 1.700 orang sama saja menciptakan pengangguran baru di Pemko Langsa dan ini dikhawatirkan akan menambah angka kemiskinan di Kota Jasa ini.
Menurut Boy, harusnya DPRK Langsa bukan memberikan pendapat konyol dengan meminta Pemko Langsa untuk merumahkan tenaga kontrak, malah sebaliknya memberikan solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kota Langsa, ini yang di fikir perutnya kenyang, duduk di kursi empuk dan tambahan anggaran pokir.
“Kalau yang model begini DPRK Langsa, pemilu kedepan rakyat tidak usah lagi memilihnya, walau di kasih uang ambil saja uangnya, sebab kemungkinan uang yang dibagikan pada rakyat saat kampanye itu hasil dari keuntungan pokirnya”, terang Boy.
Sementara itu, Sekretaris Umum HMI Cabang Langsa, Syarimin meminta Walikota Langsa Tgk Usman Abdullah S.E tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh 3 fraksi DPRK Langsa yakni Fraksi Golkar, Fraksi Langsa bermartabat dan Fraksi Demokrat untuk memutuskan hubungan kerja tenaga kontrak di jajaran Pemko Langsa.
Menurutnya, imbas dari pemutusan hubungan kerja tersebut sangat besar, dimana nantinya akan timbul banyak pengangguran baru di Kota Langsa serta banyak juga dari tenaga kontrak hanya mengandalkan honornya untuk menghidupi keluarganya.
Selain itu, menurut Syarimin, bila Pemko Langsa kekurangan anggaran, kami mengusulkan kepada Walikota Langsa untuk menghapuskan sejumlah pokir dari anggota DPRK Langsa dan mengurangi gaji serta memotong biaya perjalanan dinas dewan yang cukup besar jumlahnya.
Kemudian, kalau bisa gaji anggota DPR Langsa sebaiknya di kurangi untuk membantu Pemko Langsa dalam devisit anggaran, sebab kerja anggota dewan tidak berat hanya duduk di kursi empuk dan diruang ber- AC yang seolah-olah peduli terhadap penderitaan rakyat. (Boy)
