Simalungun, Triknews.co-Lagi lagi dunia pendidikan tercoreng, dimana saat wali dari salah satu santri yang menjadi korban kekerasan fisik di Pesantren Al Barokah meminta surat pindah sekolah,Jumat (4/6/2021) sekira pukul 11.00 Wib bukannya di permudah namun kesannya di persulit beberapa oknum pengurus
Bukan saja kekerasan fisik yang dialami AP tapi haknya untuk memperoleh pendidikanpun di persulit, bak kata pepatah mengambil kesempatan dalam kesempitan, itulah yang dilakukan Syahruddin Harahap Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Modern Al Barokah yang berada di Nagori Silinduk Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun dalam percakapannya dengan Bendahara Pesantren Asmain Syarif
Dalam percakapan yang sempat terekam oleh wali santri tersebut jelas terdengar jika Sekretaris Yayasan Pesantren Al Barokah yang berkantor di Medan, Syahruddin Hrp mengatakan kepada Bendahara Pesantren Asmain Syarif untuk mendapatkan surat pindah harus menyelesaikan administrasi terhitung bulan Juni 2020 hingga Juni 2021
“ya kalau gak sanggup bayar, suruhlah mereka cabut laporannya, kita jugakan sudah banyak mengeluarkan dana, bayar polxxx dan sebagainya, pandai pandai kaulah”ujar syahruddin dari seberang telepon kepada Asmain
Syahruddin Harahap saat dihubungi untuk dikonfirmasi awak media terkait hal tersebut melalui sambungan telepon dua kali tak menjawab namun saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp menjawab “Maaf, saya tdk pernah mengatakan hal seperti itu..Tks..” dan tak lama kemudian menghubungi awak media melalui panggilan suara whatsapp
Semula kepada awak media Syahruddin Harahap menampik tak pernah mengatakan hal itu dan merasa dijebak oleh Bendahara Pesantren dengan meloundspeakerkan pembicaraan mereka, karena menurutnya itu merupakan dua hal yang berbeda, namun saat awak media mengatakan ada bukti rekaman pembicaraan mereka, ianya tak bisa mengelak dan mencoba mengklarifikasi
“ini hasil keputusan rapat di medan mas, ya! kalau itu memang ada saya ucapkan, saya minta maaf, kalau bisa ya, untuk internal kita berdua, tapi kalau tidak bisa dan sudah jadi asumsi publik, saya harus siap mempertanggungjawabkan,”ujarnya
Masih menurut Syahruddin Jikalaupun orangtua AP tidak sanggup membayar, dengan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu Melunasi mereka juga akan menerima dan menganggap ini selesai namun kenyataannya hal ini tidak ada disampaikan oleh Bendahara Pesantren Asmain
Sebelumnya NS Br. Lubis (41) orang tua dari AP (14) korban kekerasan fisik di Pesantren Al Barokah kepada awak media mengatakan jika tujuan mereka hanya meminta surat pindah, dan perlu diketahui sejak kasus kekerasan fisik ini dilaporkan 23 Oktober 2020 hingga kini AP tidak pernah menerima pembelajaran dalam pendidikan dikelas 8
“apa wajar mas kalau saya harus membayar uang pendidikan full setahun sementara anak saya sejak Oktober sudah tidak pernah masuk lagi karena kasusnya,”terang Br. Lubis
“kalaupun mereka masih menganggap AP muridnya, kenapa pihak pesantren dan guru gurunya mengeluarkan saya dari grup wali santri dan tidak ada satupun dari mereka yang memberikan informasi untuk ujian, kan lucu kalau saya harus membayar semua, padahal anak saya juga harus mengulang dikelas 8 “sambungnya lagi
Sementara Ikhsan Gunawan SH selaku Penasehat Hukum AP, sangat menyayangkan tindakan Syahruddin Harahap selaku Orangtua sekaligus Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Al Barokah,
“sangat kita sayangkanlah, seharusnya sebagai orang yang dituakan dan salah satu petinggi Yayasan haruslah bijaksana, hal inikan jelas mendiskriminasikan hak anak untuk memperoleh pendidikan,”jelas ikhsan
Sakoanda Siregar, SAg Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun saat dikonfirmasi awak media Sabtu (5/6/2021) mengatakan akan menindak lanjuti
“Terkait surat pindah nanti kami telusuri dulu ke pihak terkait, wassalam,” jawabnya menandaskan
(JS)
