Medan, Trik News Co – Tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pihak perusahaan Unibis terhadap pekerjanya semakin menjadi-jadi. Karena tidak tahan atas intimidasi tersebut puluhan karyawan perusahaan yang memproduksi roti kering tersebut menggelar aksi demo ke kantor walikota dan DPRD Medan, Senin (3/5).
Di tengah aksi tersebut, Sekretaris DPC Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Kota Medan Renaldi mengungkapkan, tuntutan para buruh tersebut merupakan puncak dari rangkaian persoalan buruh yang terjadi di PT Unibis. “Kalau ditinjau dari masa, persoalan ini sudah muncul sejak tahun 2018. Baik itu pemotongan upah sehingga tidak sesuai UMP pelanggaran undang-undang. Lalu kerja lembur yang tidak dibayar. Seiring waktu karena buruh demo, terjadilah PHK sepihak. Awalnya hampir 300 orang yang demo, kini tinggal 10 orang, dan hanya tinggal 9 orang lagi. Semuanya diintimidasi dan ternyata mereka dibayar PHK semaunya perusahaan saja,” tutur Renaldi didampingi Ketua DPC PPMI Kota Medan Awaluddin Pane.
Demo hari ini, lanjutnya, buruh ingin menyampaikan puncaknya seluruh persoalan buruh sudah ada perjanjian bersama, bahwa yang aksi kemarin tinggal sembilan orang ini diperbolehkan bekerja kembali. Namun apa yang terjadi ? Mereka dipekerjakan dengan posisi yang bukan posisi sebelumnya. Pekerjaan yang diberikan pihak perusahaan cukup mengintimidasi. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang pekerja, Tarida. “Bahwa perempuan disuruh angkat palet tidak boleh diseret harus ditaruh di pinggul, melalui tangga dua lantai, lalu membersihkan mesin, mengecek gudang. Pekerjaan ini kami anggap bukan pekerjaan perempuan,” tegasnya.
Dan waktu mempekerjakannya juga bukan saat shift bekerja. Namun tengah malam. Boleh perusahaan melakukan shift kerja kalau memang kejar target produksi. Namun mereka mempekerjakan pekerja tiga shift malam itu memang benar-benar ingin menyiksa pekerja. Sehingga pekerja tidak tahan lalu menerima pesangon sesuka hati sesuai keinginan perusahaan.
“Hari ini kami ke kantor Wali Kota kami ingin melihat apakah sama Walikota dianggap atau tidak boleh pihak perusahaan. Selama ini pihak owner tidak mau turun, yang dikirim hanya personalia. Kalau hanya personalia apa yang bisa mereka lakukan. Tidak ada kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan. Hari ini kita pertaruhkan Walikota Medan bisa tidak memanggil pengusahanya untuk bisa menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.
Hari ini, lanjutnya lagi, kita ke Walikota ingin mengadukan terkait persoalan ketidakmanusiawian dengan misi Walikota bahwa ingin warganya sejahtera dengan tercapainya Medan berkah. “Ini kan salah satu komponen ukuran bahwa berkah dapat bila rakyatnya memang sejahtera. Tapi apa yang kami dapatkan hari Ini tidak terjawab dari pihak Walikota. Padahal dulu walikota pernah berstatmen di depan kawan-kawan yang aksi ngapain demo, silahkan ajukan surat audiensi. Kami sudah ajukan surat audiensi sebulan lalu. Namun sampai detik ini kami tidak ditanggapi. Andai terjadwal saja, misalnya sebulan atau dua bulan, jadi kami tahu kapan kami harus beraudiensi. Sampai detik ini jadwal itu tidak ada. Kami melihat hal ini jauh dari komitmen yang digembar-gemborkan Walikota siap menampung aspirasi. Tapi hasilnya nihil,” ungkapnya bernada kecewa.
Kalau DPRD Medan, sambungnya, cukup menampung aspirasi. Dewan memanggil pihak perusahaan, namun owner tetap tidak mau turun. Jadi kalau owner tidak mau turun, apa yang bisa dilakukan dewan. “Surianto alias Butong Ketua Komisi II sudah pernah menyatakan jika begini pihak Unibis, mungkin DPRD akan ada buat kampanye boikot produk Unibis. Seandainya kami bertemu dewan, kami akan minta statemen itu direalisasikan,” pungkasnya.
Dalam aksi yang dilaksanakan di DPRD Medan tersebut, peserta aksi hanya disambut staf DPRD Medan. Dan dijanjikan para buruh akan bertemu dewan sesuai jadwal yang akan ditentukan.(ozy/BRambe)
