Binjei, TrikNews.co- Pembangunan kantor DPRD Kota Binjai yang memakai anggaran APBD Kota Binjai tahun 2018 -2019 yang dikerjakan secara 2 tahap ( multiyes ) anggaran APBD 2020-2021 yang mencapai hampir 44 Milyar menjadi sorotan publik, hal ini terlihat saat pantauan awak media ke lokasi pembangunan gedung DPRD Kota Binjai, Rabu ( 17/2 ) siang, terlihat bangunan gedung yang miring tepat di atas bangunan serta banyaknya tiang – tiang bangunan yang terlihat miring satu dengan yang lainnya.
Hal senada juga di ungkapkan Ketua LIRA Kota Binjai Bapak Ir.Eddy Aswari saat di temui awak media ini di kediamanya di Jalan Veteran Kelurahan Tangsi Kecamatan Binjai Kota,Kamis (11/2/2021 ) pagi.
Menurut Eddy Aswari yang sering di sapa sebagai Walikota LIRA Kota Binjai, mensoroti kemiringan bagunan Kantor DPRD Kota Binjai tahap awal. Hal ini merupakan tanggung jawab PU dalam pengawasa, sampai mana dengan kemiringan ini, kalau saya di tanya bongkar ( rekontruksi ) hal ini menjaga jika ada gempa 4 sampai 5 sekala rikter ambruk nih bangunan, ucap Walikota LIRA.
Masih kata walikota LIRA Kota Binjai seharusnya pembangunan kantor DPRD mempunyai kontraktor tenaga ahli untuk merencana pembangunan ini, sepertinya walikota ini tidak punya kontraktor perencanaan hal ini terlihat dari pengerjaan bangunan yang terkesan amburadul.
Kontraktor perencana ( tenaga ahli ) umtuk melihat mulai dari struktrut tanah, struktur bangunan, berapa lantai, berapa beban untuk memberikan hasil yang di inginkan.
Eddy Aswari juga sangat menyayangkan hasil pembangunan kantor DPRD Kota Binjai tahap awal yang seperti ini kenapa bisa dicair kan pengerjaannya, apakah pihak dinas PU tidak melihat, kan ini aneh,dan ada apa?.
Di soalkan hasil audit BPK pembangunan kantor DPRD Kota Binjai.
Masih Abangda Eddy Aswari sebagai walikota Lira ,meminta kepada Sekwan agar transparan dengan hasil audit BPK jangan di sembunyikan hasil Audit BPK agar masyarakat tau karena pembangunan kantor DPRD Kota Binjai memakai uang rakyat yang dituangkan ke dalam APBD.(jun).
Photo ; terlihat Banggunan DPRD