Sanana Malut, TrikNews.co-Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara (Malut) terkait sejumlah dugaan kasus korupsi di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) berakhir ricuh.

Tuntutan aksi itu, terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan anggaran APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan TA.2019, dimana hal ini sebelumnya disampaikan oleh Walikota Tidore Kepulauan pada rapat paripurna DPRD Kota Tidore kepulauan dan di tolak oleh 4 fraksi DPRD.

Aksi tersebut di dua titik, pertama di depan kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara (Malut) berjalan lancar. Namun, ketika di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, massa GPM Malut sedang berorasi di depan kantor pada selasa (04/08) Kemarin, tiba-tiba dibubarkan oleh sejumlah orang yang tak dikenal (OTK).

Hal ini mendapat tanggapan serius oleh ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Provinsi Maluku Utara, Abid Wambes mengutuk keras tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab terhadap Pengurus DPD GPM dengan tujuan untuk membubarkan masa aksi.

“Kami meminta kepada Polda Malut untuk juga seriusi kasus yang telah dilaporkan dengan terduga oknum yang melakukan tindakan premanisme terhadap pengurus DPD GPM yang melakukan aksi,”kata Abid. Rabu, (05/08/2020).

Lanjut Abid, ini juga merupakan bagian dari upaya membungkam ruang demokrasi, sekaligus sebagai bagian dari pada tanggung jawab pokok kepolisian yakni Perlindungan, Pengayom, Pelayanan Masyarakat, namun ternyata masih dalam aksi tersebut ada tindakan kekerasan.

“Kami juga meminta kepada Polres Kota Ternate agar secepatnya menindaklanjuti laporan Polisi atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para oknum kepada pengurus DPD GPM Maluku Utara,”tutupnya. (Ari)