Langsa: Trik News.co – Terkait pemberitaan disejumlah media online menyoroti sekaligus mengkritik tajam tersendatnya pengesahan APBK 2025 di kota Langsa.

Pengesahan APBK yang merupakan tugas dan tanggung jawab Ketua dan anggota DPRK Langsa, dalam hal ini sepertinya lupa dengan kepentingan rakyat dan juga daerah.

Menurut kabar yang beredar, jika Deadline terakhir tanggal 30 November 2024 belum juga dilakukan pengesahan APBK 2025 tersebut.

Maka Pemko Langsa siap-siap menerima potongan dana DAU yang diusulkan dalam APBK sebesar 25%, menurut perkiraan sebesar 114 miliar dari jumlah DAU yang di usulkan yaitu sebesar Rp.457, 65 miliar.

Sementara itu kabar lain juga menyebutkan, meski deadline pengesahan APBK hanya tinggal beberapa hari lagi kedepan, pengesahan Tata Tertib (Tatib) dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga belum terbentuk.

Menurut sumber yang enggan namanya di tulis, Selasa (26/11) menyebutkan, “Tatib dan AKD tersebut, merupakan perangkat penting yang harus dilengkapi, jika ini belum di sahkan dan terbentuk.

“Maka besar kemungkinan apa yang di cemaskan oleh para pihak terkait pemotongan DAU dalam APBK, hal ini tidak dapat di elakkan, ujar sumber seraya menambahkan, kalau ini sampai terjadi.

“Maka layak kita duga bahwa Ketua DPRK dan anggotanya tidak mengedepankan kepentingan rakyat dan daerah, padahal keberadaan mereka di sana dipilih oleh rakyat, tutur sumber.

Disisi lain terkait tersendatnya pengesahan APBK 2025, yang diduga hingga saat ini belum di sahkan tersebut, ada dugaan hal itu disebabkan lemahnya tanggung jawab Ketua DPRK Langsa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, harapan, hal seperti ini tidak lagi terulang di masa yang akan datang. (B.01)