Medan, (Triknews.co) – Dorong satuan kerjanya meraih WBK, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Agung Krisna, beri arahan penting terkait persiapan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2024, Rabu (08/05/2024).
Kepada 22 Satuan Kerja yang telah lulus penilaian Kantor Wilayah dan Unit Eselon I, Agung Krisna menyampaikan bahwa dirinya beserta jajaran di Kantor Wilayah akan mendukung penuh seluruh satuan kerja untuk meraih predikat WBK di tahun 2024 ini.
“Kami akan memberikan dukungan penuh kepada seluruh Satuan Kerja yang maju untuk kontestasi. Mudah-mudahan dengan niat yang lurus, kompak, kerja keras, dan ikhlas kita bisa mendorong satuan kerja kita meraih WBK di Tahun 2024 ini”, ujarnya.
Pada kegiatan yang berlangsung secara virtual ini juga, Agung Krisna menyampaikan beberapa poin penting yang harus dilakukan oleh satuan kerja dalam mempersiapkan diri sebelum evaluasi tanggal 13-19 Mei 2024 mendatang.
“Ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk tanggal 13-19 Mei 2024, pertama segera bentuk tim kecil untuk membuat paparan. Paparkan secara detail, sesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan”, jelasnya.
Selain mengenai paparan, Agung Krisna juga menegaskan agar satuan kerja memastikan kekompakan dari seluruh anggota tim dan pemahaman satuan kerja serta anggota tim mengenai Pembangunan Zona Integritas.
“Saya tekankan kembali, Kepala Satuan Kerja wajib memahami seluruh tahapan Pembangunan Zona Integritas. Saat pemaparan nanti, Kepala Satuan Kerja yang harus menjelaskan, tidak boleh diwakilkan. Anggota tim pun harus memahami bidang masing-masing”, jelas Agung Krisna.
Turut hadir pada kegiatan kali ini Kepala Divisi Administrasi, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Keimigrasian, Yan Wely Wiguna, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Hotmonaria Damanik, Kepala Bagian Umum, Syafriadi Lubis, Kepala Bidang HAM, Flora Nainggolan, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi, Soetopo Berutu, dan jajaran Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. (DM)
