Tapanuli Tengah: TrikNews.co (Pandan) – Melirik Enam Tahun kebelakang kekuasaan Kolonialisme kepemimpinan di wilayah yang dikenal sebagai Kabupaten Sejuta Pesona, tepatnya di Pantai paling Barat Sumatera Utara (Sumut) menjadi hal menarik untuk di ulas.
Bukan main atas dampak Kolonialisme yang ditimbulkan, salah satu contoh Index yang belakangan ini merusak reputasi kepemerintahan atas dampak Kolonialisme di tanah kabupaten Tapteng.
Tidak Tanggung-tanggung, mengungkap rentetan hasil yang membuat masyarakat di wilayah Pantai Barat tersebut tersentak seketika setelah rumor Indeks Ombudsman Ri merobek harga diri masyarakat atas pencapaian kepemimpinan pemerintah Kabupaten sebelumnya.
Sangat di sayangkan, penilaian Ombudsman RI indeks penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menempati posisi juru kunci paling terbelakang alias urutan 33 dari 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara.
Tidak sampai disitu saja, pancaran kepemimpinan yang amburadul terlihat dari terungkapnya Kasus Dana BOK dan Jaspel di lingkungan Dinas Kesehatan Tapteng. Adapun sosok putra terbaik Indonesia yang berani membuka sejarah perlawanan untuk perubahan di Tapteng kepada segelintiran orang yang merasa besar tetapi kecil di mata masyarakat memang sosok pejuang tersebut bukan berbadan kekar, tetapi nyalinya bagaikan sosok manusia perkasa.
Memang sekilas terlihat tidak ada Apa-apanya. tetapi, nyalinya besar bagaikan Singa yang siap menerkam siapapun yang tidak taat akan regulasi Undang-undang yang berlaku.
Jangankan pelanggaran regulasi tatanan pemerintah, coba-coba melakukan korupsi, siap-siap dilempar dari Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Tidak perlu malu, Penilaian ini akan menjadi cambuk bagi saya untuk Bersih-bersih dan Beres-beres di semua faktor dan kendala yang menyebabkan indeks penyelenggaraan pelayanan publik jeblok,” ujar sosok Sugeng Riyanta, yang kini menjadi Pj. Bupati Tapanuli Tengah.
Data kebobrokan penyelenggara kepemerintahan Kabupaten terbukti atas hasil penilaian pada Selasa (23/01/24) di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Medan sekira Jam 10:40 WIB.
“saya selaku Pj. Bupati Tapanuli Tengah telah menerima Indeks hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023. Saya dipanggil untuk maju pada urutan pertama karena mendapatkan nilai terendah nomor 33 dari 33 Kabupaten/Kota se Sumut,” pungkasnya dengan nada dan perawakan kesal bercamur semangat menuju perubahan.
Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Tapanuli Tengah tercatat 61,28 % hal ini memicu Tapteng masuk ke (Zona Kuning), Kategori C (Kualitas Sedang), lebih rendah dari Tahun 2022 dengan Nilai 62,24% Rangking 25 dari 33 Kota Kabupaten se Sumut.
Selaku Pj. Bupati Tapanuli Tengah yang baru memimpin kurang lebih 3 bulan yang lalu, berbagai gebrakan sudah terlaksana dengan baik. Tetapi tidak sampai disitu saja, pria yang bernama Sugeng Rinyanta ini harus bekerja keras demi kemajuan Kabupaten paling terbarat di Sumatra Utara.
Tugas yang membelenggunya cukup banyak, tetapi sosok Pj Bupati Tapteng anak kelahiran Kulon Progo ini tetap komitmen untuk memberikan perubahan ditanah Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Kami mohon maaf atas rendahnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan jajarannya. Kami bertekad untuk terus berjuang memperbaiki Tata Kelola pemerintahan dengan menerapkan Prinsip-prinsip good governance guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” tuturnya dengan nada sangat berkomitmen atas perubahan tatanan pemerintahan lebih baik kedepan.
Disesi yang berbeda, pemerhati kepemerintahan dan sosok seorang Sefri fernando Siahaan juga berharap kepemimpinan Pj Bupati Tapteng bisa membawa kabupaten ini kejenjang yang lebih baik ke depan.
“Kita berharap di Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Tengah bisa bekerja lebih optimal, dengan adanya sosok pemimpin yang bisa di percaya dan pemimpin birokrasinya dari Kejaksaan dan Hukum. Sehingga perjalanan kepemerintahan bisa dikoordinir oleh hukum sesuai dengan harapan masyarakat Tapteng,” tutupnya.
(Rimember)
