Langsa: Trik News.co – Lembaga Tuha Peut Gampong (TPG) atau kata lain disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah berkaitan dengan tunjangan Purna Tugas saat habisnya masa jabatan. Hal itu bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka yang tidak lagi menjabat.
Demikian ungkap Baihaqi ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Putra Aceh (DPW LSM SPA) menanggapi ratusan TPG di kota Langsa yang akan berakhir masa jabatannya di tahun ini, Kamis (27/7). Dijelaskannya, “pemberian Purna tugas selama ini hanya kepada geuchik (Kades) saat masa tugas mereka habis bersumberkan anggaran dana desa.
Karena itu lanjut ketua SPA ini lagi, tidak ada salahnya jika pengambil kebijakan yang mempunyai wewenang dalam hal urusan tersebut di Pemko Langsa juga memikirkan pemberian tunjangan Purna tugas sebagai ucapan terimakasih atas dedikasi dan jasanya mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara, sebutnya.
Ia menambahkan, “dengan adanya tunjangan batuan purna tugas sehabis masa jabatan bagi Tuha Peut Gampong, hal tersebut akan membantu mereka, mereka bisa melanjutkan usaha lain bermodalkan purna tugas jika mereka tidak lagi menjabat nantinya.
Menurutnya pemberian tunjangan Purna tugas bisa juga berdampak kepada kesejahteraan dan peningkatan ekonomi bagi mereka, dengan demikian apa yang menjadi harapan Pemerintah kota Langsa dalam upaya menekan angka kemiskinan hal tersebut akan terwujud meski tidak sepenuhnya.
Lebih lanjut Baihaqi mengatakan, “untuk di kota Langsa menurut perkiraan ada sekitar 400 ratusan orang TPG atau Tuha Peut Gampong yang tersebar di 66 desa yang ada dalam wilayah Pemko Langsa.
“Sehingga jika dihitung dalam satu keluarga ada 3 sampai 4 orang, maka berapa banyak keluarga yang dapat ter-sejahterakan dengan pemberian tunjangan Purna Tugas tersebut bagi Tuha Peut Gampong, pungkasnya. (B.01)
