Doloksanggul, Triknews.co,- Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023.
di Sentul International Convention Berlokasi di Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). Rakornas dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo dengan mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”.
Presiden Jokowi dalam sambutan memberi apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi covid-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.
“Pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik. Stabilitas ekonomi juga bisa kita manage baik. Kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semua,” ujar Presiden.
Presiden mengakui, penyuntikan 448 juta dosis vaksin tersebut bukan pekerjaan yang mudah, namun hal tersebut dapat dilakukan berkat dukungan berbagai elemen bangsa.
“448 juta suntikan bukan barang yang gampang, tapi karena TNI juga ikut, Polri juga ikut, seluruh gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT/RW semuanya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan covid-19 dengan baik,” tukas Presiden.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pada tahun 2022 kolaborasi antara instansi pusat dan daerah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tanah air.
“Tingkat inflasi juga terkendali baik. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik [inflasi] pada September 2022 5,95 persen, kemudian pada bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, dan November 2022 turun sebesar 5,40 persen. Untuk terakhir bulan Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51 persen karena musiman adanya Hari Raya Natal dan Perayaan Tahun Baru,” imbuh Tito.
Dalam Rakornas, Presiden RI menjelaskan bahwa saat ini jumlah ASN sekitar 4,2 juta dan non ASN 2,3 juta. Jumlah ASN yang sangat banyak perlu indikator kinerja fokus, sesuai dengan prioritas pemerintahan pada sektor investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
Indikator kinerja akan diseragamkan untuk TNI, Polri dan Kejaksaan. Kemudian APBD dipastikan agar dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri, baik yang langsung, e-catalog, maupun bentuk-bentuk pengadaan lainnya.
“E-catalog sangat penting peranannya dalam meningkatkan TKDN,” tandasnya
Sementara, Menpan-RB mengungkapkan reformasi birokrasi selama ini dipandang lebih banyak dilaksanakan “di hilir”. Maka paradigma ke depan, reformasi birokrasi akan diarahkan lebih tematik yang fokus pada prioritas pemerintah, yaitu Peningkatan investasi, Pengentasan kemiskinan, Digitalisasi administrasi pemerintahan serta Pengendalian inflasi dan Belanja produk dalam negeri lewat e-catalog.
Selama ini pengukuran reformasi birokrasi baru dari sekedar administrasi. Kedepan Presiden mengharapkan dampak yang terukur. Apabila reformasi birokrasi bagus berarti tingkat kemiskinan turun, pelayanan Investasi bagus berarti tingkat investasi bertambah.
“Presiden juga menekankan agar dalam pengukuran indeks reformasi birokrasi untuk mengikutsertakan belanja produk dalam negeri pada e-catalog,” kata Tito
Salah satu hal penting terkait e-catalog tambah Tito, hahwa selama ini masih belum signifikan karena masih terdiri dari belanja yang kecil seperti belanja makan/minum.
“Maka kedepan, Kita harap belanja konstruksi sudah dapat melalui e-catalog. Dengan demikian, penggunaan produk dalam negeri dapat lebih signifikan ditingkatkan,” singkatnya
Dalam Rakornas, peserta dibentuk 4 kelompok. Kelompok pertama membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, dengan pembicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Budi.
Kedua, dengan bahasan penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha, menghadirkan pembicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.
Kelompok ketiga, membahas mengenai penanganan COVID-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, dengan pembicara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta ahli fisika dan matematika Yohanes Surya.
Bahasan kelompok keempat terkait stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan, menghadirkan pembicara Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Panglima TNI Yudo Margono. (Jos)
