Medan : Trik News.co – Hari ini saya menerima kunjungan tim dari Kementerian HUKUM dan HAM dan menerima SK KEMENTERIAN HUKUM dan HAM tentang PENUNJUKAN KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN SEBAGAI DAERAH PERCONTOHAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM yang langsung ditandatangani oleh Dirjen Hukum dan HAM di Jakarta tanggal 27 Mei 2022.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan Yuliandi Djalil dalam rillisnya kepada media ini, Kamis (16 Juni 2022). Lanjutnya, “ini merupakan moment yang luar biasa bagi saya sebagai pimpinan dan seluruh jajaran Kantah Kota Medan serta masyarakat Kota Medan.
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, jajaran KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN yang merupakan bagian dari pelayanan publik harus menyesuaikan segala bentuk pelayanan berbasis pada Hak Asasi Manusia, ujar Yuliandi Djalil dalam rillisnya yang diterima media ini.
Lebih lanjut Kepala BPN yang pernah bertugas di kota Langsa tersebut menjelaskan, “Sejak tahun 2021, Kantor Pertanahan Kota Medan telah membangun konsep pelayanan pertanahan yaitu coOWRKINGspace dan RAMAH DIFABEL yang meraup pelayanan membangun konsep baru pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia sesuai nilai-nilai Pancasila, kata Yuliandi.
Ia menambahkan, ‘Kami terus melakukan umpan balik layanan terhadap substansi dan konteks serta refleks terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Mengapa PANCASILA ?”,
Pancasila merupakan falsafah kehidupan bangsa dan harus menjadi satu-satunya rujukan dalam menginternalisasikan prinsip Hak Asasi Manusia khususnya dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Konsep Pelayanan Pertanahan Kota Medan, tambah Yuliandi lagi, senantiasa berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi salah satu prioritas utama kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kantor Pertanahan Kota Medan KOMITMEN untuk selalu mengutamakan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia, tandas Yuliandi Djalil dalam rillisnya. (Red)
