Langsa l TrikNews.Co l—- Untuk menimalisir pengeluaran uang Daerah, Jaringan Aneuk Syuhada (JASA) Kota langsa meminta anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) Kota Langsa jangan terlalu banyak menghaburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua JASA Kota Langsa, Adoe Bustami melaui siaran pers yang diterima media ini, Kamis (14/10/2021). Menurut Adoe, selama ini banyak uang rakyat yang digunakan oleh anggota DPRK Langsa, tidak untuk kepentingan masyarakat Kota Langsa, bahkan patut diduga usulan untuk memecat atau merumahkan tenaga kontrak hanya siasat untuk menambah anggaran sebagai pundi-pundi Kepentingan pribadinya.

Dijelaskannya, bahwa semestinya tunjangan rumah anggota DPRK Langsa per tahun Rp 65 juta tak layak diberikan, sebab 25 anggota DPRK Langsa rata-rata sudah memiliki rumah pribadi, jadi buat apa uang rakyat dihamburkan untuk tunjangan rumah, katanya.

Selanjutnya, tunjangan mobil yang tidak masuk akal per bulan anggota Dewan mendapatkan Rp12 Juta, padahal kalau kita rental mobil sekelas Inova hanya Rp 7 Juta per bulan dan itu harga paling maksimal di tempat perentalan mobil.

Lain lagi uang rakyat yang dihamburkan anggota DPRK Langsa dengan nama pokir kalau istilah dahulu aspirasi dengan rata-rata per anggota DPRK Langsa Rp. 900 juta per tahun, panggang ini patut diduga untuk memperkaya diri anggota dewan dengan dalih kepentingan rakyat.

“Kita minta 3 Fraksi yakni Golkar, Demokrat dan Langsa Bermartabat jangan berani usulkan merumahkan tenaga kontrak atau BHL Pemko Langsa, tapi usulkan hapus tunjangan rumah, tunjangan mobil serta anggaran pokir demi mengefisienkan anggaran PAD Kota Langsa”, terang Bustami.

Kemudian, jika dihitung untuk 1 anggota DPRK Langsa tunjangan rumah Rp 65.000.000 x 25 orang = Rp1.625.000.000.

Sedangkan untuk tunjangan mobil anggota DPRK Langsa Rp12.000.000 per bulan x 25 orang x 12 bulan. Ditambah lagi pokir atau uang aspirasi masing-masing anggota DPRK Langsa yang rata-rata Rp 900 juta per orang × 25 orang sudah berapa milyar uang rakyat yang sia-sia karena tidak untuk kepentingan rakyat.

“Ini belum lagi kita hitung tunjangan lainnya anggota DPR Langsa, makanya agar efisien dan lebih efektif untuk menghemat anggaran kita sarankan untuk hapus saja tunjangan anggota DPR yang tidak ada kepentingan untuk rakyat, bukan malah usulkan pengangguran baru di Kota Langsa”, pungkasnya. (Boy)