Langsa l TrikNews.Co l—- Setelah digelarnya rapat paripurna ke 3 (tiga) masa persidangan 1 (satu) tahun sidang 2021, guna pembahasan anggaran oleh DPRK Langsa beberapa waktu lalu yang dilaksanakan di ruang rapat DPR setempat.

Dalam pembahasan rapat tersebut ikut dibahas salah satunya adalah perencanaan untuk merumahkan sebesar 50% (persen) tenaga kontrak yang ada diberbagai dinas dalam Pemko Langsa, demikian ungkap sumber yang tidak mau namanya ditulis kepada media ini, Rabu (13/10).

Menurut sumber, usulan merumahkan para tenaga kontrak tersebut berdalih untuk merampingkan penggunaan anggaran sehingga langkah satu-satunya yang harus dilakukan adalah memberhentikan semua tenaga kontrak yang saat ini masih menempati diberbagai dinas dan instansi.

Kalau ini terjadi dan benar akan dilakukan oleh DPR sesuai usulan dalam rapat tersebut, maka dipastikan ratusan tenaga kontrak akan kehilangan pekerjaan, mereka tidak lagi bisa menafkahi anak istri mereka. Sementara disisi lain akan bertambahnya jumlah angka pengangguran di Kota Langsa, ucap sumber dengan nada penuh khawatir kepada Wartawan.

Dijelaskan sumber, “kami berharap hasil rapat DPR yang akan merumahkan 50% (persen) , tenaga kontrak disetiap dinas atau instansi, agar hal tersebut tidak dilakukan oleh anggota dewan DPRK Langsa dan juga Pemko, ini penting mengingat saat ini lapangan pekerjaan di Kota Langsa tidak cukup memadai, Langsa sebagai Kota jasa dalam hal ini membutuhkan skill dan ketrampilan agar bisa bekerja untuk menyambung hidup sehari-hari.

Tanpa skill dan ketrampilan yang kita miliki, lanjut sumber itu lagi, maka jangan harap pekerjaan bisa didapat, oleh karena itu kami berharap usulan tersebut perlu di kaji ulang demi membatu kami rakyat kecil, dan kami ingin melihat peran dan fungsi DPR terhadap rakyat. Jadi terkait hal ini jangan berdalih untuk menghemat pengeluaran PAD dengan cara merumahkan tenaga honorer yang ada, katanya.

Adapun Fraksi yang menyampaikan ikhwal pemutusan dan butuh evaluasi kembali tenaga kontrak sebagaimana dikutip waspada.id Rabu (13/10), disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Langsa Bermartabat dan Fraksi Partai Demokrat. (Boy)