Pakpak Bharat, TrikNews.Co-Ditengah pandemi Covid-19 dan bulan yang bisa dikatakan bulan yang penuh kesibukan khususnya bulan Desember, Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat tampaknya diduga ‘bermain’ dengan SPPD. Bagaimana tidak, ditengah kesibukan yang begitu padat, Dinas yang mengurusi proyek itu malah menelan anggaran perjalanan dinas dengan nilai yang fantastis. Tidak tanggung-tanggung biayanya senilai Rp. 92.990.000,-
Saat dikonfirmasi ke Dinas PU, Mangaraja Simamora selaku bendahara mengungkapkan dirinya tidak tahu menahu soal SPPD, dan mengungkapkan hanya membayarkan kepada orang yang melakukan perjalanan dinas. “Saya hanya membayarkan untuk SPPD nya, yang lebih tau tanya aja ke Kadis langsung.” Ujar Raja.
Sementara lebih uniknya nya lagi Kadis PU Pakpak Bharat, Augusman Padang, ST saat dikonfirmasi via whatsapp seluler mengucapkan terimakasih dalam bahasa daerah, Izin pak kadis mau konfirmasi terkait penggunaan biaya perjalanan dinas, tulis wartawan kemudian dijawab, “Liasate” Jawabnya singkat.
Setelah beberapa menit kemudian, Kadis kembali membalas wa wartawan dan menyebutkan agar menjumpai bendahara supaya berkoordinasi terkait hal tersebut, Kadis terkesan lempar bola dan tidak bertanggung jawab kepada bawahan, padahal bendahara sendiri sudah memberi petunjuk agar konfirmasi ke Kadis.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Garda Peduli Indonesia Pakpak Bharat, Agus Padang mengungkapkan hal tersebut merupakan hal yang tidak wajar dan terkesan menyianyiakan uang negara. Ia juga menyebutkan mendapati kejanggalan dengan besarnya biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Dinas yang mengurusi proyek tersebut dimana akhir tahun diketahui sedang sibuk-sibuknya. “Dari segi besarnya biaya itu sangat tidak wajar jika Dinas PU yang pada akhir tahun lagi sibuk-sibuknya dengan urusan berkas proyek malah melakukan pejalanan dinas sebanyak itu, apalagi inikan kita ditengah pandemi tidak boleh memperbanyak perjalanan dinas ke luar daerah ini malah biaya SPPD nya membludak,” Ujarnya senyum-senyum.
Pihaknya berharap semoga tidak ada ‘permainan’ dalam pengelolaan uang negara di Dinas bergengsi tersebut. Ia juga menyebutkan akan menyurati secara resmi ke Dinas PU untuk memperoleh informasi terkait dengan info penggunaan Biaya Perjalanan Dinas tahun 2020.
