Ironisnya, sampai saat ini perbaikan untuk bangunan tersebut seakan diabaikan, sehingga masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pertanian kecewa sebab pengairan sawah seluas ratusan hektar tidak berjalan, apalagi pada musim kemarau sehingga berpotensi gagal panen.
“Sampai sekarang belum ada perbaikan dok, boleh cek kesana,” ucap seorang warga yang tidak mau namanya dipublikasikan, Selasa, (27/12/2022) via pesan WhatsApp.
Karena itu, katanya lagi, sebagian warga sudah beralih menjadi petani jagung dan kacang sebab jika dilanjutkan menanam padi biaya untuk sedot air sangat mahal.
Informasi dihimpun Triknews.co menyebutkan jika permasalahan DAM ini sudah dilaporkan warga kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Namun sampai sampai saat ini belum ada tanggapan sama sekali.
Sementara, disisi lain, warga setempat juga menyoroti struktur dan kondisi alam kawasan itu, bahwa Tim survei Dinas terkait titik lokasi pembangunan DAM KAPAO Lampe, tidak melihat ketepatan alur mata Air Diwu Nari pegunungan. Kawasan itu sebelum pelaksanaan bangunaan, karena Posisi Dam Kapao berada diposisi melewati aliran dan alur mata air pegunungan Diwu Nari Lampe sehingga pembangunan terkesan dipaksakan, ada apa?
“Posisi pembangunan Dam berada diatas, sementara alur mata Air Diwu Nari mengalir jauh dari bendungan. Dimusim kemarau aliran mata air Diwu Nari tidak sampai tertampung oleh DAM KAPAO,” jelas Ikhsan, S.Ag mantan Ketua RW yang juga Ketua LPM Kelurahan Lampe kepada awak media sebagaimana dilansir dari londapost.com.
Kepala Kelurahan Lampe, Rasanae Timur Kota Bima Suharjo Umar, SE ketika dikonfirmasi terkait Dam mengatakan bahwa Warga tani di Kelurahan Lampe sangat terpuruk akibat air tidak dapat mengairi sawah
“Tiap tahun menanam Padi dan Kacang. Sumber air mengairi sawah mereka sekarang dengan menggunakan pompa dan mesin Sedot air dialur sungai setempat,” Ungkap lurah.
Untuk tahun 2022 ini kata Lurah, Ratusan hektar lahan sawah warga setempat tidak lagi menanam padi tetapi sudah mengalihkan tanaman pada tanaman lainya
“Mereka beralih kebenih jagung dan kacang. Sistim ini dilakukan karena biaya kebutuhan air sedot tanaman Jagung dan Kacang lebih rendah dibanding kebutuhan air tanaman padi,” jelasnya.
Pihaknya mengakui bahwa terkait harapan warga untuk perbaikan Dam Kapao Lampe sudah diakomodirnya dalam Musrenbang Kelurahan Lampe tahun 2022 baru lalu.
“Sudah dimuat dalam agenda usulan dalam musrenbang Kelurahan Lampe. Kita tunggu saja mudah-mudahan bisa dikabulkan,” jelas Lurah dikediamanya Dodu Rasanae Timur belum lama ini
Menyikapi hal ini, Dr. Bernard BBirvan Siagian SH.M.Akp wakil ketua umum Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (Gakorpan) mengatakan saat ini banyak proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan asal jadi dan hanya dibangun untuk kepentingan pribadi maupun golongan, sehingga kualitas pengerjaanya asal jadi.
“Pekerjaan seperti Dam Kapau di Desa Lampe Kita Bima itu contohnya, sampai saat ini tidak berfungsi padahal negara sudah mengeluarkan biaya Milyaran rupiah,” ucap tokoh Jurnalis LBH PERS Indonesia KWRI dan Aktivis Lembaga Anti Rasuah Indonesia ini.
Bernard juga menyikapi kinerja KPK untuk Flesh Back, refleksi KPK diakhir tahun 2022 untuk meriviu kembali kinerja dari pada lembaga anti rasuah Indonesia
“Banyak kasus yg nonggok di KPK, belum terselesaikan. Tentu menjadi PR yg harus diselesaikan dan akan terus kita ini pantauan,” tandasnya.
Menurut aktivis dikenal vokal ini, menyebutkan bahwa kinerjanya sampai saat ini baru mencakup 20% dari segudang masalah yang dilaporkan masyarakat terkait Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang sarat membudaya dan merongrong stabilitas keuangan Negara.
“Ditengah dimensi ‘Multi Krisis’ yang berkecamuk pasca pandemi Covid 19 meluluhlantahkan sendi sendi perekonomian rakyat Indonesia yang semakin terpuruk akibat merajalelanya para spekulan proyek,” tukas Bernard.
Dalam prakteknya dilapangan diduga para koruptor membagi-bagi jatah hasil Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga sampai ke seluruh pelosok di muka bumi Indonesia.
“Tidak terkecuali di Propinsi NTB dan NTT terkenal dengan istilah ‘Mafia Anggaran’ setiap proyek. Proyek pemerintah yang dikerjakan asal jadi tidak profesional dan proporsional,” ucapnya.
Dr. Bernard menambahkan, dalam hal ini, GAKORPAN akan terus memantau dan mendalami berbagai proyek yang mangkrak di kota Bima NTB termasuk masalah Dam Kapau di desa Lampe kota Bima.
“Kita (GAKORPAN) sebagai kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat akan telusuri. Kemungkinan kita akan buat pengaduan ke KPK jika nanti kita sudah dapat bukti-bukti yang cukup. Jika dalam pengerjaan tersebut ada indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara akan segera buat laporan,” terangnya
Gakorpan meminta kepada seluruh aparat penegak hukum dan aktivis anti rasuah seperti DPD, DP, KPK dan KSP terkait banyaknya proyek di NTB dan NTB terindikasi hanya menguntungkan beberapa pihak dengan menghancurkan harapan masyarakat
“Selama ini, saya lihat dan perhatikan, UU KIP Keterbukaan Informasi Publik seakan dikangkangi terutama oleh birokrasi, mereka enggan berbicara jika ditanya terkait pengerjaan proyek, padahal awakmedia menjalankan tupoksinya sesuai UU Pers No. 40 tahun 1999, jika benar mengapa harus takut?,” pungkas Dr. Bernard BB Birvan Siagian kepada awak media. (Tim)
Editor : Jonter Sinaga
  Â
