Medan, Triknews.co-DPRD Kota Medan meminta Dinas Pendidikan Kota Medan untuk segera mencairkan tunjangan non sertifikasi 7.000 guru honorer swasta dan negeri.

“Terlebih ini di masa ramadhan, menjelang Idul Fitri, dan pandemi Covid-19 sehingga para guru honorer pasti sangat membutuhkan dana tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan Sudari kepada Tribun Medan, Sabtu (24/4/2021).

Dia menjelaskan sebaiknya insentif itu diberikan per tiga bulan sekali. Pihaknya pun sempat mempertanyakan itu ke Disdik Kota Medan, dijelaskan terjadi perpindahan pengelolaan keuangan.

Dahulu, untuk insentif ini dikelola oleh Kabag Keuangan Pemko Medan, sementara saat ini diserahkan ke Disdik Medan.

“Jadi karena perpindahan itu jadi agak rancu. Selain itu Disdik juga katanya ada menunggu data untuk guru honorer yang baru lagi. Tapi saya bilang yang banyak dulu ini lah diberikan, untuk yang baru untuk tahap selanjutnya. Masa yang 7.000 guru honorer ini telat jadinya,” ucapnya.

Sudari pun menanggapi jika benar terjadi pungutan liar saat pendataan guru honorer maka harus ditindak tegas. Segala tindakan yang tidak resmi tidak boleh dibiarkan dan sebaiknya dilaporkan ke DPRD Kota Medan.

“Kalau bisa dibuktikan kita panggil dan proses. Apa yang menjadi kewajiban Pemko Medan saya harap segera direalisasikan. Karena itu juga berkaitan dengan perputaran ekonomi di Medan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Forum Guru Honorer (FHI) Kota Medan Fahrul Lubis jelaskan guru honorer swasta dan negeri keluhkan tunjangan non sertifikasi yang sampai saat ini belum dicairkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

“Insentif guru honorer dari APBD belum ada cair sampai saat ini. Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPRD Medan akhir 2020, hasilnya dibayarkan per empat bulan,” jelasnya kepada media , Sabtu (24/4/2021).(BR)