MERANTI RIAU l TeikNews.Co l —
Salah seorang Rekanan Kontraktor, yang inisialnya FD, kepada TrikNews.co menuturkan,katanya,di Kabupaten Kepulauan Meranti,untuk memperoleh paket proyek dan SPDP harus ada Rekomendasi atau Surat Sakti dari Bupati Kepulauan Meranti, H.M.Adil SH, kalau diera orde baru disebut kata blece – Red,sebut FD,terutama paket-paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,Perumahan Dan Kawasan Permukiman,coba Tanya sama Pak Bambang Supriyanto,Plt.Kepala Dinas PU,sebutnya.
Wartawan TrikNews.Co pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021,pagi,melakukan konfirmasi kepada Bupati Kepulauan Meranti, H.M.Adil SH ,via whattsApp nya,terkait informasi tersebut,Bupati pun
Spontan menjawabnya dengan singkat,menurut H.M.Adil, informasi tersebut tidak benar.
Sementara, Bambang Supriyanto, Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,Perumahan Dan Kawasan Permukiman,Melalui Sekretarisnya Syaiful Bahri,ST.yang dikonfirmasi TrikNews.co, pada 24 Mei 2021 hari Senen sore diruang kerjanya terkait informasi seputar Surat Sakti tersebut,dikatakan Syaiful Bahri,hingga informasi ini terdengar tidak ada
Pihaknya melihat atau ada intervensi terkait berupa Surat Sakti dari Bupati, untuk memperoleh paket proyek maupun SPDP (Surat Pencairan Dana Pekerjaan).
Dijelaskan Syaiful,lagi untuk memperoleh kontrak pekerjaan paket proyek ada mekanismenya sesuai peraturan,dan jumlah paket pada tahun 2021, di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,Perumahan Dan Kawasan Permukiman,yaitu, 4 paket proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah dalam proses pekerjaan, 4 paket proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Cipta Karya, 2 paket proyek APBD dan ada puluhan paket proyek Pokir Dewan,mengenai informasi harus ada Surat Sakti dari Bupati untuk memperoleh paket proyek atau SPDP, hingga kini saya belum melihat dan tidak mendengar,pungkasnya.( M.Khosir )
