Pakpak Bharat,TrikNews.co—Setelah beredarnya Surat Pernyataan sejumlah anggota DPRD Pakpak Bharat yang berisi pernyataan agar mengganti Plt. Kadis Pendidikan dengan alasan ketidakmampuan Kepala Dinas menyelesaikan pemberian beasiswa dan menerbitkan pesan di whatsapp terkait kebencian terhadap salah satu bakal calon Bupati Pakpak Bharat, Plt. Kepala Dinas langsung angkat bicara meluruskan dengan tegas bahwa surat pernyataan tersebut adalah tidak prosedural yang lazim dan diluar kepatutan.
Kasiman merasa cara sebagian Anggota DPRD Pakpak Bharat tersebut sangat tidak prosedural dan tidak administratif. “Seharusnya kalau ada rekam jejak saya sebagai ASN yang dianggap tidak netral atau kinerja saya dianggap kurang maksimal, harusnya saya dipanggil di tingkat Komisi III untuk memberikan penjelasan. Ini sangat tidak prosedural dan kesannya main vonis tanpa ada suatu proses yang adil.” Ujar Kasiman.
Terkait hal ini, Kasiman merasa dirinya telah dipermalukan oleh sebagian Anggota DPRD Pakpak Bharat tersebut, dan menilai inisiator surat tersebut tidak paham administrasi dan terkesan asal-asalan, dimana mekanisme dan prosedur yang dilakukan memuat kesalahan yang mana persoalan ini seharusnya terlebih dahulu di selesaikan di tubuh Pemerintah oleh atasannya sendiri yaitu Pj. Bupati dan Sekda Pakpak Bharat. Tak hanya itu, lebih anehnya lagi dalam surat tersebut tidak ada melampirkan salah satu nama pimpinan DPRD yakni Sonni Berutu, padahal hingga kini Sonni Berutu belum mengundurkan diri dari Lembaga Legislatif tersebut.
Surat yang tidak ditandatangani para pimpinan DPRD tersebut diluruskan alias diklarifikasi langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kasiman Berutu pada Rabu (16/9). Ia menyebutkan terkait dengan tuduhan yang menyebutkan bahwa dirinya tidak netral pada Pilkada Pakpak Bharat adalah tidak benar, Ia menuturkan tuduhan itu ditujukan kepadanya karena adanya screenshoot di sebuah group WA yang melarang kepala sekolah menggunakan tukang/pekerja yang berafiliasi ke bapaslon manapun baik itu ke Bapaslon yang satu maupun yang lainnya.
Oleh karena pembicaraan di sebuah group WA itu disebarkan ke medsos, sehingga muncullah multitafsir publik kepada dirinya. “Publik hanya membaca sepenggal kutipan melalui screenshoot yang tidak utuh, sehingga anggapan masyarakat saya berafiliasi ke salah satu kandidat Pilkada Pakpak Bharat, padahal saya menjelaskan untuk tidak memakai tukang yang berafiliasi dengan Bapaslon manapun.” Jelasnya.
Diketahui bahwa nama group WA tersebut adalah PENGAWAL NETRALITAS ASN, anggotanya terdiri dari para kepala sekolah dan guru serta pegawai dinas pendidikan yang dianggap netral. Ia menyebutkan grup tersebut dibuat pada tanggal 4 Agustus 2020 setelah adanya laporan tentang tukang/pekerja yang berafiliasi ke salah satu bapaslon, sehingga pihaknya langsung melarang melalui pesan grup.
Lanjut Kasiman, terkait dengan beasiswa pihaknya menjelaskan bahwa dana mahasiswa tidak bisa dicairkan karena separuh dana beasiswa yang dianggarkan pada Tahun 2020 telah di refocusing oleh Pemkab Pakpak Bharat dan dikembalikan pada saat PAPBD 2020 ditetapkan. Sehingga diperkirakan pencairannya secepat-cepatnya pada awal Oktober 2020.(Boyke)
