Langsa: Trik News.co – Lembaga Swadaya Masyarakat Gadjah Puteh melayangkan pengaduan resmi kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, sejumlah kementerian, dan DPR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PTPN IV Regional 6. Pengaduan ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar di depan Kantor Direksi PTPN IV di Kota Langsa, Rabu (15/01/25).
Dalam laporannya, Gadjah Puteh menyoroti sejumlah kebijakan perusahaan yang dinilai tidak hanya merugikan masyarakat Aceh, tetapi juga melanggar aturan otonomi khusus yang dijamin oleh undang-undang. Pengelolaan tenaga kerja oleh PTPN IV dianggap mengabaikan masyarakat lokal, karena memprioritaskan karyawan dari luar Aceh, terutama untuk jabatan strategis. Kebijakan ini mencerminkan kurangnya keberpihakan terhadap potensi putra daerah yang justru memiliki kemampuan untuk mendukung perkembangan perusahaan secara berkelanjutan.
Selain itu, perusahaan dinilai tidak menghormati nilai-nilai kearifan lokal dan syariat Islam yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Aceh. Operasional pabrik PKS milik PTPN IV tetap berjalan pada waktu salat Jumat, sehingga karyawan yang bekerja tidak dapat melaksanakan ibadah. Hal ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap syariat Islam yang diatur dalam qanun Aceh.
Kontribusi PTPN IV terhadap pembangunan desa di sekitar wilayah HGU juga menjadi sorotan utama. Perusahaan tidak memberikan pelepasan lahan HGU untuk pembangunan fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, dan Pos Yandu, yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kondisi ini diperburuk oleh dominasi vendor dari luar Aceh dalam pengadaan barang dan jasa, yang semakin menutup peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Dalam laporannya, Gadjah Puteh juga menekankan pentingnya pengelolaan PTPN I dikembalikan ke Aceh dengan melibatkan putra-putri terbaik daerah dalam posisi direksi dan komisaris. Langkah ini dianggap krusial untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pada kearifan lokal dan keberpihakan kepada masyarakat Aceh.
Direktur Eksekutif Gadjah Puteh, Said Zahirsyah, menyampaikan kritik tajam terhadap PTPN IV yang dinilai tidak menghormati hak dan martabat masyarakat Aceh. Ia menegaskan bahwa sikap perusahaan ini tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga mencederai kehormatan masyarakat lokal. “Aceh bukan hanya ladang bagi perusahaan untuk meraup keuntungan. Ini adalah tanah berdaulat dengan masyarakat yang memiliki hak untuk dihormati. Jika PTPN IV terus bersikap seperti ini, mereka harus siap menghadapi perlawanan yang lebih besar dari masyarakat Aceh,” tegasnya.
Meski sebelumnya pihak perusahaan melalui Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum, Sarjani, telah menerima delegasi dari LSM Gadjah Puteh dan elemen sipil lainnya untuk berdialog, namun hingga kini belum ada langkah nyata yang diambil untuk memenuhi tuntutan mereka. LSM Gadjah Puteh berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk memastikan hak-hak masyarakat Aceh agar dihormati dan dilindungi.
Dengan laporan ini, LSM Gadjah Puteh menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti hingga hak-hak masyarakat Aceh benar-benar dipenuhi. Langkah ini adalah wujud nyata dari komitmen mereka untuk menjaga martabat dan kehormatan masyarakat Aceh. (B.01)
