Medan, (Triknews.co) – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan mengadakan diskusi yang membahas berbagai isu pelayanan publik dan isu-isu lain terkait persoalan hukum yang jadi sorotan masyarakat.
Diskusi publik yang diadakan di Kopi Kereta Api Jalan Sena, Medan, Jumat (20/09/2024) sedianya menghadirkan Walikota Medan Bobby Afif Nasution sebagai salah satu pembicara.
Namun, Bobby yang sudah diundang ternyata tidak hadir, hal ini menimbulkan kekecewaan pengurus GMNI Medan yang bermaksud melakukan klarifikasi atas berbagai isu krusial tersebut.
Akhirnya, hanya tampil dua pembicara yakni Wakil Ketua GMNI Medan Damses Sianturi serta akademisi dari Universitas Nommensen Dr Hisar Siregar.
Sebelumnya Ketua GMNI Medan Surya Nasution mengatakan, mereka mengundang Bobby Nasution untuk mempertanyakan sekaligus menguji nyalinya guna menjelaskan berbagai isu dan persoalan, baik terkait pembangunan Kota Medan maupun yang menyangkut dirinya pribadi.
“Ternyata Bobby tidak punya nyali. Ini catatan bagi kita, dan membuka ruang wawasan dan cakrawala kita semua. Karena masalah di Kota Medan bukan hanya masalah GMNI tapi seluruh masyarakat”, kata Surya.
Rizky Siregar, salah seorang aktivis yang diundang memberi kata sambutan, mengatakan sebagai salah satu kontestan Pilkada Sumatera Utara sangat disayangkan Bobby tidak hadir.
“Padahal ini momentum bagi kita untuk menilai calon gubernur kita. Apalagi Bobby sebagai calon yang banyak dikaitkan dengan berbagai kasus, ini bisa jadi forum justifikasi dan menjelaskan kasus-kasus yang dituduhkan itu. PR kita juga, bahwa dalam kontestasi Pilkada nanti kita harus punya akal sehat untuk menentukan calon yang akan dipilih”, ucap Rizky.
Sementara itu Damses Sianturi dalam penyampaian materinya memaparkan,, pelayanan publik di Kota Medan telah menjadi sorotan berbagai kalangan masyarakat.
Beberapa permasalahan seperti proyek lampu pocong yang mangkrak dan menimbulkan polusi di pedestrian Kota Medan, proyek Simpang Sudirman yang memakan korban, dan proyek mangkrak lainnya seperti Lapangan Merdeka dan Islamic Center Medan Martubung menjadi bukti bahwa tata kelola kota masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi transparansi maupun akuntabilitas.
“Selain itu, kasus gratifikasi pesawat jet yang diduga melibatkan Walikota Medan semakin memperkeruh citra pemerintahan daerah dan kasus dugaan keterlibatan Bobby Nasution pada
korupsi tambang atau dikenal Blok Medan menunjukkan lemahnya integritas dan kredibilitas Walikota Medan”, katanya.
GMNI, kata Damses, sudah beberapa kali melakukan aksi atau parlemen jalanan menuntut Bobby Nasution menjelaskan persoalan-persoalan tersebut.
“Kami pernah menyerahkan dua ekor bebek kepada Bobby dan Ketua PKK Medan Kahiyang Ayu. Juga aksi unjuk rasa dua kali ke kantor walikota dan teaterikal mengadili Walikota Medan. Sehingga pada hari ini dengan segala hormat menyediakan tempat untuk meluruskan perspektif masyarakat tentang dia”, ujar Damses.
Disayangkan, sambung Damses, Bobby seperti tidak terpanggil atau tidak terganggu dengan keresahan di tengah masyarakat itu.
“Harapan kami, mahasiswa sebagai kontrol sosial dan agent of change untuk memperbaiki kondisi di pemerintahan agar pembangunan ke depan lebih baik” ucap Damses pada acara yang dihadiri perwakilan GMNI dari berbagai komisariat.
Namun Dr Hisar Siregar yang jadi pembicara berikutnya, memiliki penilaian beda terkait kasus-kasus yang dituduhkan terhadap Bobby Nasution tersebut.
Dia berpendapat, Bobby Nasution tidak bisa serta merta dijustifikasi bersalah, sebelum ada uji hukum dari pihak-pihak berwenang seperti kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tapi untuk membawa Bobby ke pengadilan butuh data. Jangan bilang aparat penegak hukum tidak mau. Saya pernah bicara dengan seorang teman yang penegak hukum, kalau Bobby dibawa ke pengadilan, jangan-jangan ada data bandingan”, ungkapnya.
Hisar juga menduga, ada pihak yang mendorong Bobby untuk melakukan hal-hal tersebut, orang-orang dekatnya membusukkan dia.
“Jadi hancur namanya, ibarat dia masuk kubangan lumpur. Saya kasihan dia jadi korban. Ibaratnya kasus Blok Medan, tak mungkin dia makan sendiri, pasti ramai-ramai tapi yang korban namanya dia”, jelas Hisar.
Sementara dalam sesi diskusi dan tanya jawab, salah seorang peserta, Dion meminta dalam kegiatannya jangan ada kepentingan politik dan jangan ada kesan GMNI ditunggangi parpol tertentu.
“Harapan kami, undang juga calon Gubsu lainnya, Edy Rahmayadi. Sebab menurut kami, selama kepemimpinannya tidak baik-baik juga”, usulnya.
Atas masukan tersebut, pihak GMNI Medan menyatakan siap untuk mengadakan acara yang sama bagi Edy Rahmayadi.
“Karena acara ini murni lahir dari kegelisahan kita selaku masyarakat, bukan pesanan parpol. Kami siap.mengundang Edy dalam acara yang sama”, tegas Damses. (DM)
