LABUHANBATU-Program ketahanan pangan nasional yang merupakan program prioritas di Dana Desa (DD) tahun 2022 /2023 di Kabupaten Labuhanbatu diduga tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat.
Dalam pantauan GAM (gerakan aktivis merdeka) Labuhanbatu Raya Edi syahputra Ritonga menyatakan di berapa desa dalam wilayah pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, hanya sebagian Desa terlihat itupun tidak jelas apa bendanya dalam menjalankan program ketahanan pangan nasional Desa tersebut.
Ironisnya lagi kata Edi, salah satu desa di Kecamatan Bilah hilir anggaran dana ketahanan pangan habis terserap oleh kegiatan bimtek dan pelatihan di desa.
Sementara Desa yang lainnya diduga tidak melaksanakan program tersebut, karena GAM minta APH untuk mengusut realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) untuk program Ketahanan Pangan sebesar 20%.
“Sudah sewajarnya APH jemput bola untuk memanggil dan memeriksa para kepala desa terkait realisasi oengeloaan ketahanan pangan dari mulai tahun anggaran 2022 sampai dengan Anggaran 2023. Sebab, diduga program ketahanan pangan desa terkesan tertutup.”Ujarnya
Berdasarkan peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang APBN yang menyatakan bahwa Sana Desa (DD) ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), dengan harapan mampu menyiapkan sedini mungkin desa menghadapi krisis pangan.
Sementara itu dalam peraturan lain juga disebutkan yaitu peraturan Presiden nomor 83 tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi (Lebaran Negara Republik Indonesian tahun 2017 nomor 188).
