Penulis : Nipah Boangmanalu, S.Pd.K
Sesuai dengan Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, dan menentukan arah kepemimpinan Negara atau daerah. Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam menentukan kepemimpinan yang berintegritas. Pemilu merupakan aspek penting dalam demokrasi dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu instrument untuk mengukur keberhasilan Pemilu. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya, berdasarkan hak-hak tersebut nasib bangsa dan Negara ditentukan, salah satunya adalah rakyat berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak suara, Dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil.
Pada saat memasuki Pemilu para elite politik berlomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara apapun salah satunya dengan cara politik uang. Politik uang dapat merusak demokrasi dan dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini semua pihak khususnya, partai politik, paslon, caleg tim kampanye atau tim pemenangan untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum pemilu yang bisa memicu atau menciderai pemilu bersih dan demokratis.
Untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan demokratis memang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, dalam hal ini pemerintah telah memberikan mandat kepada Badan Pengawas Pemilu sebagai pengawas dari penyelenggaraan pemilu, Pemilu yang bersih dan demokratis harus melibatkan dari berbagai pihak salah satunya pentingnya peranan masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan kecerdasan Masyarakat dalam memilih pemimpin yang berintegritas maupun pemimpin yang jujur dan adil karena pemilu yang dilakukan 5 tahun sekali menjadi fase menuju kesejahtraan, oleh karena itu pemilu harus menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi, dalam Pemilu yang yang bersih maka lahirlah Pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang jujur danadil yang dapat mensejahtrakan rakyat dan masyarakat itu sendiri. (Red)
