Langsa: Trik News.co – Berpedoman kepada beberapa upaya yang dilakukan DPD Apdesi Propinsi Aceh yang dimulai dengan menyurati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar merevisi UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan melaksanakan UU nomor 3 tahun 2024.

Terkait hal tersebut DPR Aceh telah menyahuti surat Ketua APDESI dengan pernyataan tidak keberatan, selain dari itu juga sudah melalui proses kajian oleh Komisi I DPR Aceh sesuai dengan suratnya Nomor 059/Kom-1/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 Hal Rekomendasi.

Pada prinsipnya, DPR Aceh tidak berkeberatan apabila Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tersebut diberlakukan sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian sahut DPR Aceh menanggapi surat Ketua DPD APDESI Propinsi Aceh.

Sementara hal yang sama juga dinyatakan Pj Gubernur Aceh Syafrizal,M.SI, bahwa pihaknya juga tidak keberatan untuk pemberlakuan UU nomor 3 tahun 2024, Pj Gubernur Aceh terkait hal tersebut juga sudah menyurati Kemendagri untuk terlaksananya pemberlakuan UU nomor 3 tahun 2024 tentang desa di Aceh sama halnya dengan daerah lain.

Al hasil, Kemendagri dalam suratnya nomor 100.3.5.5 /20262025 /5 J yang disampaikan kepada Gubernur Aceh menyambut baik perpanjangan masa jabatan bagi Geuchik di Propinsi Aceh sesuai pemberlakukan UU nomor 3 tahun 2024 tentang desa.

Dalam pada itu informasi lain yang diperoleh trik news.co, Sabtu (4/1/2025) menyebutkan, terkait perpanjangan masa jabatan Geuchik di Aceh khususnya di kota Langsa.

Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan UU nomor 3 tahun 2024 diharapkan Pemko Langsa dan pihak terkait lain dapat segera melaksanakan ketentuan yang sudah diundangkan tersebut, dengan kata lain perpanjangan masa jabatan bagi Geuchik dari 6 tahun menjadi 8 tahun masa jabatan, demikian trik news. (B.01).