Langsa: Trik News.co – Suara desakan menggema keras dari PEMA USCND ditengah isu keputusan pemerintah menaikan PPN Ke 12%, Presiden Mahasiswa Uscnd Mirza maulana melontarkan kritik tajam dan tegas kepada Pemerintah, mendesak agar kenaikan ppn 12% ini tak jadi di lakukan karena menaikan PPN sama aja dengan membunuh rakyat secara perlahan, kata Mirza, kepada wartawan di Langsa, Minggu (22/12).
“Desakan ini tambah dia, mencuat ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen berlaku pada 1 Januari 2025 akan tetap berjalan sesuai mandat Undang-Undang (UU). Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu, 13 November 2024.
Pasalnya, selama puluhan tahun indonesia merdeka baru di tahun ini pajak naik cukup tinggi, bahkan indonesia menempati posisi nomor 1 di asia tenggara pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia akan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara (ASEAN) jika naik menjadi 12 persen pada 2025. Tarif PPN Indonesia akan menjadi yang teratas di kawasan bersama Filipina yang sudah lebih dulu memberlakukan tarif pajak 12 persen. Menukil data Worldwide Tax Summaries yang dirilis konsultan keuangan PWC, tarif PPN Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi ke-2 di ASEAN, tambah Mirza lagi.
Mirza menegaskan mestinya pemerintah menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat nya bukan malah mencekik dan seakan membunjh rakyat secara perlahan dengan kenaikan pajak yang cukup gila ini, terlebih saat ini tidak ada regulasi pemerintah yang memudahkan hidup kelas menengah. Sebaliknya, kelas menengah justru kian dibebani dengan berbagai pajak yang seolah tiada ujungnya.
Lebih lanjut, ia pun mencontohkan bagaimana kelompok menengah selama ini tidak mendapat bantuan sosial, namun dibebani dengan kenaikan pajak. Oleh karena itu, Mirza berpendapat, daya beli kelas menengah yang saat ini menurun, bisa semakin anjlok lagi. Pasalnya, kata Mirza, bakal timbul multiplier effect dari penerapan PPN 12 persen. Apalagi, Indonesia saat ini tengah dihantam fenomena menurunnya daya beli, lapangan kerja yang berkurang, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) Serta pertumbuhan ekonomi yang Stagnan.
Menurut Mirza, Pemerintah seolah memanfaatkan situasi ketidakpekaan atau ketidaktahuan masyarakat soal pajak karena selalu menggaungkan bahwa 1 % itu termasuk kecil, padahal ketika di hitung hitung angka 1% itu memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat, terlebih masyarakat kita tak pernah di ajarkan soal perpajakan secara umum, kecuali kuliah jurusan perpajakan di kampus.
Lebih lanjut Pemerintah mengklaim bahwa uang pajak akan dikembalikan dalam bentuk berbagai program sosial berupa BLT dan bantuan lainnya, mirza mengatakan seharusnya sebagai lembaga pemerintahan solusi yang di berikan itu bukan yang akan menjadikan rakyat indonesia bermental pengemis tapi sebaliknya sebagai lembaga negara harusnya membuat kebijakan yang dapat mensejahterahkan hidup masyarakatnya, kenaikan pajak pertambahan nilai ( PPN ) Menjadi 12% tidak serta merta menjamin bahwa uang pajak tersebut akan kembali kepada masyarakat untuk kesejahteraan.
Sebagai penutup, Mirza memberikan peringatan keras kepada pemerintah, jika desakan penolakan ini terus diabaikan, ia mengingatkan bahwa gejolak di kalangan pemuda, khususnya mahasiswa uscnd, bisa semakin memuncak.
“Kami tidak akan tinggal diam jika hak-hak dasar masyarakat terus diabaikan. Jangan sampai suara rakyat berubah menjadi gelombang kemarahan. Vox Populi, Vox Dei – Suara Rakyat adalah Suara Tuhan,” tutupnya penuh peringatan. (ril)
