Sibolga TrikNews.co – Mantan Pimpinan DPRD Kota Sibolga periode 1999 hingga 2009, Yusran Pasaribu, Angkat Stetmen mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sibolga, belakangan mengalami defisit.
Menurutnya, Kegagalan Pemko bukan semata-mata kegagalan pribadi sosok Walikota H. Jamaludin Pohan. Banyak sebenarnya yang terlibat dari kegagalan yang terjadi.
“Perencanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah itu kan sifatnya di usulkan, bukan diputuskan oleh Walikota. Makanya kegagalan hari ini buka semata-mata kegagalan perseorangan, ini kegagalan bersama,” ujar Yusran.
Pengusulan anggaran itu kan jatuhnya ke DPRD Kota Sibolga melalui Badan Anggaran (BANGGAR), dan yang melakukan kajian terhadap usulan itu melalui rapat DPRD, bisanya Rapat BANGGAR dipimpin Anggota DPRD sendiri dan disitulah pengajuan anggaran di sahkan bersama pemerintah Daerah, maka itulah yang di sebut dengan APBD.
“Kenapa kegagalan ini cuma di tujukan kepada Walikota, ini sudah tidak benar. Defisit yang terjadi mencapai 115 M itu buka menjadi utang dari pribadi Jamal, ini utang Pemerintah Kota Sibolga,”tutur Yusran memberikan pemahaman kepada awak media dan para masyarakat Kota Sibolga.
Lanjutnya, Jangan seolah-olah ini menjadi beban pribadi Jamal, kalau pun ada kegagalan disalah satu pemerintahan, sebutkan angka kegagalannya, agar masyarakat itu tau dan sebutkan juga keberhasilannya.
Sambung Yusran menambahkan, janganlah kita gegara dekat sama kubu lain kita pun berniat menjatuhkan orang lain, tidak baik itu. Kalaulah ada kegagalan yang disebutkan, buka angka berapa persen dan buka juga angka keberhasilannya berapa persen. Tujuannya agar masyarakat itu paham dan mengerti apa yang kita sampaikan melalui (Berita red).
Sebelum mencuapnya devisit anggaran yang terjadi ditubuh kepemerintahan Pemko Sibolga di oleh ASN Pemko Kota Sibolga Denni Apriansyah Lubis. Dalam Fostingannya menyebut, Mundur sajalah Sebagai Walikota Sibolga, Kalau Tidak Sanggup memenuhi janji visi misi.
Lanjut Fostingannya menjelaskan, Selain mewariskan hutang, kali ini malah lebih buruk lagi, belum lagi gaji para honor (Non ASN) dan Sertifikasi guru yang tidak kunjung di bayarkan. Bahkan Asuransi ketenagakerjaan pegawai honorer pun terancam di hapuskan.
Lanjut tata kata dipenghujung fotingannya menjelaskan, Inilah menurut saya kepemimpinan terburuk sepanjang sejarah Kota Sibolga.
Wali Kota Sibolga dituding melalui fostingan tersebut bertanggungjawab penuh terhadap sejumlah permasalahan itu, yang dikaitkannya dampak dari defisit anggaran daerah.
Menurut Yusran berpendapat, tidak tepat bila hanya wali kota atau pemerintah daerah (pemda) mutlak dipersalahkan dalam persoalan defisit anggaran daerah.
Menurutnya DPRD juga seharusnya ikut dipersalahkan dan diminta pertanggunjawaban dari fungsi Legislasi, Anggaran, serta Pengawasan.
Fungsi Legislasi diwujudkan dalam pembuatan peraturan daerah bersama kepala daerah, fungsi Anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan APBD bersama kepala daerah, fungsi Pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan PERDA dan APBD.
“Kalaupun pemerintah daerah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan APBD maka DPRD harus lebih dipersalahkan karena tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik,” tutup Yusran, di Sibolga, Jumat (04/07/24).
(Rimember)
