Langsa: Trik News.co – Beredar kabar diduga Pejabat penting di Pemko Langsa telah memgambil kebijakan melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, sebesar 30% pada realisasi pembayaran bulan Januari 2024 lalu, sementara untuk bulan Februari, Maret dan April masih dalam tahap pengusulan.
Terkait dugaan adanya pemotongan terhadap TPP yang diberikan diluar gaji dan upah tersebut, maka tidak heran jika berbagai pertayaanpun muncul dari sejumlah mereka para pegawai di Pemko Langsa, mereka mempertanyakan kemana dan untuk apa digunakan uang pemotongan TPP ASN tersebut.
“Ya, ada pemotongan terhadap TPP ASN yang menurut perkiraan sebesar 30% persen pada realisasi bulan Januari 2024, ungkap sumber membenarkan terkait potongan TPP ASN di Pemko Langsa seraya minta namanya tidak ditulis, Jum’at (25/4).
Lanjut sumber, “kami heran saja dengan pemotongan yang dilakukan itu, untuk apa dan kemana akan digunakan, “saya pribadi juga tidak tahu kemana uang potongan TPP tersebut nantinya akan digunakan, ketus sumber penuh tanya.
Sementara sumber lainnya saat dikonfirmasi mengatakan, “biasanya kami terima TPP terhitung dari sejak Januari hingga September, kemudian untuk berikutnya selama tiga bulan di akhir tahun, dan tiga bulan awal tahun.
“Untuk pembayaran TPP tersebut, nanti akan dirapel di bulan April, menurut saya, disini ada terjadi pemgambangan dalam pembayaran TPP itu selama enam bulan, terangnya.
“Sedangkan untuk tahun ini, tambah sumber itu lagi, baru terealisasi hanya bulan Januari saja, untuk besarannya, juga beda dari tahun lalu, menurut dugaan, sepertinya ada pemotongan dari besaran TPP yang kami terima itu, tandas sumber.
Terkait dugaan adanya pemotongan TPP ASN sebagaimana kabar yang beredar tersebut, Pj Walikota Langsa Syaridin, S.Pd,.M.Pd kepada trik news.co lewat chat whatsapp nya membantah ada pemotongan TPP ASN di Pemko Langsa, “tidak ada pemotongan TPP pegawai, untuk lebih jelas, konfirmasi saja ke BPKD ya, tulisnya kepada trik news.co.
Selanjutnya atas arahan Pj Walikota, tim gabungan media ini mencoba lakukan konfirmasi dengan pegawai yang ada di BPKAD bu Iliana, dirinya mengatakan, “Untuk pemotongan yang dilakukan secara global.
“Coba tanyakan kepada Kepala BPKAD bapak Khairul Ichsan, kalau untuk Persen tasenya masing-masing OPD, tanyakan kepada BKSDM, kami di DPKA, tambah bu Iliana, tugas kami hanya membayar sesuai data yang masuk saja, tutur bu Iliana mengarahkan.
Sementara kepala BPKAD Khairul Ichsan yang dikonfirmasi terkait dugaan pemotongan TPP ASN lewat pesan whatsapp nya, hingga berita ini dikirim naik tayang dimeja redaksi, belum memberi jawaban, demikian trik news. (B.01)
