BerandaHukumMajelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumut Periksa Notaris atas Permintaan Aparat Penegak Hukum

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumut Periksa Notaris atas Permintaan Aparat Penegak Hukum

Author

Date

Category

Medan, (Triknews.co) – Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Sumatera Utara kembali menggelar sidang di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk menindaklanjuti permintaan izin pemeriksaan Notaris dari Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dengan dugaan pelanggaran hukum, Rabu (03/04/2024).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem, yang turut hadir dalam sidang tersebut, menegaskan komitmen MKNW dalam menjaga marwah dan kehormatan Notaris.

“MKNW akan selalu mengedepankan profesionalisme dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya”, ujar Alex.

Pemeriksaan Notaris oleh MKNW merupakan salah satu upaya untuk memastikan kepatuhan Notaris terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, MKNW memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan.

Sidang MKNW kali ini memeriksa 4 orang Notaris, namun hanya 1 orang Notaris dari Kota Medan yang hadir memenuhi panggilan. Majelis yang memimpin sidang terdiri dari unsur Birokrasi, Ahli, Akademisi dan Notaris.

Kanwil Kemenkumham Sumut
Foto. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Sumatera Utara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem (Unsur Birokrasi) didampingi Kasubbid Pelayanan AHU Surya Darma Ginting, menggelar sidang di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. (Dok. Kanwil Kemenkumham Sumut).

Sidang berlangsung lancar dan tertib. Majelis dalam sidang pemeriksaan terdiri dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem (Unsur Birokrasi) dan AKBP Ramles Napitupulu (Unsur Ahli), Budiman Ginting (Unsur Akademisi) dan dari unsur Notaris Suprayitno, Agustining beserta Rudy Haposan Siahaan. Usai pemeriksaan selesai, Majelis mengadakan Rapat Pleno untuk mengambil kesimpulan terkait dengan pemberian persetujuan dan/atau penolakan atas permintaan APH. (DM)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent comments

- Advertisement -spot_img