WAYKANAN, Triknews co – tidak jelasnya jumlah Anggaran kerjasama antara media dan DPRD Kabupaten Way Kanan tahun 2023, semakin menambah deretan panjang dugaan penyimpangan anggaran APBD Kabupaten Waykanan TA 2023.
Hal ini disampaikan langsung Ketua forum pers independent Indonesia (FPII) Kabupaten Way Kanan Indrapukuk di kantor nya di jalan lintas Sumatera Baradatu pagi tadi, ia menyampaikan.
Tidak jelasnya jawaban yang diberikan oleh oknum staf risalah DPRD Waykanan yang tidak mengindahkan acuan kerjasama dari Kominfo dengan dalih tidak masuk akal dan melemparkan setiap pertanyaan untuk menunggu keputusan sekretaris DPRD Rinaldi dan kroni nya.
Tampak jelas bahwa dalam pengelolaan anggaran kerjasama publikasi kegiatan dewan melalu media telah dilakukan dugaan manipulasi data dan anggaran yang seharusnya secara aturan dengan merujuk data dari dinas komunikasi dan informasi namun hal ini tidak di lakukan.
“Saya berharap BPK dapat melakukan audit terhadap anggaran kerjasama publikasi DPRD kabupaten Waykanan khususnya tahun 2023, dan hal ini penting dilakukan agar setiap pertanggungjawaban dapat di pertanggungjawaban dengan jelas, saya sendiri heran dengan alasan telat masuk , telat penawaran dan segala macam alasan yang diberikan oleh vagina humas DPRD melalui untuk tidak membayarkan uang kerjasama publikasi mereka ke pihak media, dan saya memiliki dugaan bahwa ada permainan yang luar biasa di mainkan oleh mereka dalam mengelola anggaran kerjasama tersebut” katan indra menyampaikan.
Oleh sebab itu dengan adanya dugaan yang di sampaikan ketua FPII tersebut ia berharap BPK dan tim audit dapat profesional dan segera melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban Anggaran dana kerjasama publikasi di DPRD kabupaten Waykanan tahun 2024, guna melaksanakan perbaikan pencegahan secara berkala dalam dugaan penyimpangan-penyimpangan Anggaran yang dilakukan salah satunya, angggaran kerjasama publikasi media dalam kegiatan dewan di Kabupeten Waykanan tahun Anggaran 2023.budi
