SIMALUNGUN, (PAB)–
Banjir bandang yang terjadi di sekitaran kawasan Danau Toba, seperti Desa Simangulampe Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kenegerian Sihotang Kabupaten Samosir dipicu oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan Danau Toba dalam beberapa hari belakangan ini.
Sekretaris Komisi B DPRD Propinsi Sumatera Utara Gusmiyadi, Kamis (7/12/2023) menanggapi terkait terjadinya banjir bandang tersebut mengatakan bahwa alih fungsi perbukitan sekitar Danau Toba merupakan penyebab terjadinya bencana banjir bandang.
“Kondisi perbukitan kawasan Danau Toba yang banyak beralih fungsi dari hutan menjadi pertanian dan maraknya penebangan kayu menjadi penyebab utama terjadinya banjir bandang itu,” ujar Gusmiyadi.
Politisi muda partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menyampaikan, bahwa kawasan hutan lindung di Sumatera Utara banyak yang telah hancur berantakan dengan menyisakan lahan kritis seluas 205.000 H.
Dijelaskan Gusmiyadi, kerusakan perbukitan kawasan Danau Toba dan hutan lindung ini merupakan kejahatan yang luar biasa dan sudah sangat keterlaluan. Seperti halnya di Kabupaten Humbang Hasundutan saja 4.300 hektar lahan kritis secara nyata tersaji di depan mata.
“Kami telah melakukan kajian-kajian terkait dengan hal ini. Kami juga sudah memotret siapa saja yang harusnya bertanggungjawab soal ini. Saya harus tegas menyampaikan, selain Pemerintah, pihak swasta juga harus bertanggungjawab soal ini,” tegasnya.
Gusmiyadi juga menyampaikan dalam waktu dekat, DPRD Provinsi Sumatera Utara akan menjadwalkan pemanggilan semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak swasta serta instansi yang memberikan izin atas pemanfaatan hutan di Sumatera Utara termasuk yang memberikan izin penebangan kayu di kawasan perbukitan
Selain itu, ia juga mendesak Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait agar secepatnya melakukan penghijauan kawasan perbukitan Danau Toba dan menghentikan seluruh aktivitas di perbukitan. Hal ini menjadi salah satu kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
“Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen tegas dan tanggungjawab dari Pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjalankan secara konsisten dan tegas upaya pemulihan hutan melalui kebijakan moratorium eksploitasi hutan dan melakukan reboisasi secara besar-besaran agar hal yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari,” ujarnya. (MS/Red)
