Medan, (Triknews.co) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Imam Suyudi beserta jajaran menghadiri kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, secara virtual, Senin (29/05/23).

Membuka kegiatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Unit Utama dan Kantor Wilayah atas kontribusi positifnya selama pemeriksaan BPK RI dan penyusunan Laporan Keuangan Audit sehingga seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan dengan baik dan lancar. Wisnu juga berharap Unit Utama dan Kantor Wilayah bersikap proaktif dan segera melaksanakan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan sesuai Rekomendasi dan batas waktu yang telah ditetapkan.

“Kami berharap komunikasi antara Kemenkumham dan BPK RI yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat dipertahankan sebagai bentuk sinergi dalam pengelolaan keuangan negara”, harap Wisnu menutup sambutannya.

Selanjutnya Kepala Sub Auditorat I.B.1, Auditorat Utama Keuangan Negara I BPK RI Iwan Gunawan selaku Wakil Penanggung Jawab II Pemeriksaan BPK menyampaikan bahwa Kegiatan Exit Meeting ini merupakan suatu proses bagian yang harus dilaksanakan sebagai amanat dari pelaksanaan standar pemeriksaan BPK. Adapun pelaksanaan pemeriksaan ini telah sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2023, dengan tahapan terakhirnya berupa penyampaian LHP pada tanggal 07 Juni 2023 nanti.

Iwan juga menyampaikan 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan yaitu:
1. Rekomendasi yang tertuang dalam LHP agar segera ditindaklanjuti oleh seluruh pejabat yang terkait.
2. Temuan berulang terkait kekurangan volume dan ketidaksesuaian pekerjaan/barang/jasa perlu mendapat prioritas perhatian agar tidak kembali terjadi di tahun anggaran berikutnya.
3. Inspektorat Jenderal agar lebih proaktif mengawal pengelolaan keuangan dan barang negara dan pendampingan dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK
4. KPA dan pejabat pengelola keuangan lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, pengajuan tagihan dan perintah pembayaran yang menjadi beban negara.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Administrasi Rudi Hartono, Kepala Divisi Keimigrasian Ignatius Purwanto, dan Kepala Subbagian Humas, RB dan TI Bambang Suhendra, serta Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara di tempat yang berbeda. (DM)