Doloksanggul, Triknews.co,-Anggota DPR RI Ir Lamhot Sinaga bersinergi dengan BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) terkait distribusi migas yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kawasan Danau Toba wilayah Humbag Hasundutan (Humbahas)

Lamhot Sinaga dalam sambutanya  menyebutkan tujuan dari sosialisasi dan penyuluhan regulasi Migas supaya masyarakat memperoleh pemahaman fungsi BPH Migas atas capaian kinerja. Khususnya dalam menjamin penyaluran dan ketersedian BBM untuk masyarakat.

“Sosialisasi ini diinisiasi BPH Migas dan sengaja saya undang agar memberikan pemahaman serta pembelajaran bagi masyarakat daerah pemilihan (Dapil) Sumut II secara khusus masyarakat di pinggiran Danau Toba,” ujarnya di Hotel Ayola Doloksanggul, Selasa (21/3/2023).

Anggota DPR RI Fraksi Golkar itu, menambahkan, berbagai aspirasi yang terserap dari masyarakat, umumnya lebih mengarah kepada permasalahan distribusi dan ketersedian BBM subsidi di tingkat masyarakat.

“Saya sampaikan, soal BBM Subsidi konteks relatif tidak ada persoalan yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain. Akan tetapi saya menemukan keluhan masyarakat akan sulitnya mendapatkan BBM Subsidi untuk keperluan alat mesin pertanian,” ujarnya

Esensi dari sosialisasi tersebut, kata Lamhot Sinaga, berkaitan dengan kondisi dialami masyarakat petani dan pelaku UMKM. Sebab kelanjutan operasi tergantung kepada ketersedian BBM di.lapangan

“Persoalannya, masyarakat tidak bisa beli BBM memakai jerigen.Melihat urgensi pemakaian BBM oleh mereka,masih tergantung pada ketersedian BBM.justru itu,kita minta solusi ke BPH migas,agar petani tidak terkendala menjalankan usahanya,” harap Lamhot.

Melihat lokasi SPBU dengan rasio jarak tempuh,dianggap membebani masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan BBM Bersubsidi secara khusus di empat Kabupaten di pinggiran Danau Toba.

“Saya melihat pengaturan jarak dan rasio SPBU mempengaruhi jalur distribusi BBM yang belum ideal, dilihat dari jarak tempuh kecamatan dengan SPBU. Artinya, kondisi itu masih dialami oleh masyarakat di tingkat kecamatan dalam kabupaten dan antar kecamatan lainya,” bebernya.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan, Lamhot Sinaga menggambarkan kemungkinan dampak multi efek yang terjadi, secara khusus untuk produktivitas pertanian masyarakat dan keberlangsungan industri kecil masyarakat.

“jika regulasi mendapatkan BBM Subsidi sulit, akan berdampak pada hasil produksi pertanian dan industri kecil dan Menengah. Padahal hasil komoditi hortikultura Humbahas banyak mensuplai kebutuhan pasar daerah lain. Demikian juga industri rumah tangga akan menerima dampak konsistensi produksi,” ujarnya.

Anggota DPRRI komisi VII itu menyampaikan kehadiranya dalam rapat guna menyampaikan solusi atas kondisi yang dialami masyarakat dengan mempermudah jalur birokrasi BBM Subsidi.

“Saya prihatin, bila masyarakat mengalami kondisi itu. Sehingga mempengaruhi aktivitas layanan pertanian dan usaha mikro,” tegas Ir.Lamhot Sinaga yang merupakan putra Humbahaa

Oleh sebab itu, kata Lamhot, bila dimungkinkan pihak PT Pertamina  lebih menegaskan fungsi atas penerbitan sebuah regulasi dan mensosialisasikan kepada pihak pihak terkait. sehingga masyarakat petani dan pelaku UKM dapat membeli BBM dari SPBU tanpa mengalami kesulitan.

“Kami harap pertamina jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat. Abaikan saja bila petani dan UMKM kecil melakukan penimbunan,” tukas Ir.Lamhot Sinaga putera Lintong Nihuta Kabupaten Humbahas Provinsi Sumatera Utara

Sedangkan, Bupati Humbahas melalui Staf Ahli Eliapzan Sihotang, dalam sosialisasi capaian kinerja dan penyuluhan regulasi BPH Migas 2023, yang digelar Komite BPH Migas dan anggota DPR RI Ir Lamhot Sinaga,

“Kami harap BPH Migas dan DPR RI dapat membantu pemerintah mewujudkan kebutuhan pembangunan penambahan kuota BBM bersubsidi, BBM JBT dan BBM JBKP serta gas elpiji bagi masyarakat Humbahas, khususnya Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang yang terbilang jauh dari SPBU,” katanya.

Gencarnya pembangunan di sektor pertanian, Eliapzan berharap kepada BPH Migas dan DPR RI dapat membantu pemerintah mewujudkan pembangunan kebutuhan penambahan kuota BBM bersubsidi, BBM JBT dan BBM JBKP dan gas elpiji.

Sedangkan, Ketua Komite BPH Migas, Erika Retnowati melalui Sekretaris BPH Migas Alfon Simanjuntak mengatakan, BPH Migas merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan cadangan BBM Nasional, dengan prinsip menciptakan keterjangkauan BBM dengan menetapkan tarif dan harga bagi pelanggan kecil dan pelaku UMKM.

“Kita harapkan masyarakat menggali dan memahami, apa itu fungsi BPH Migas serta menyampaikan fungsi manajemen BPH Migas kepada masyarakat, agar berkeadilan sesuai nawacita Presiden yaitu BBM satu harga di seluruh Indonesia,” ungkap Alpon.

Nada sama juga disampaikan Humas BPH Migas, Narcicy Makalaw menyebut, kehadirannya untuk memberikan pemahaman dan edukasi kegiatan hilir migas kepada masyarakat secara langsung terutama penyediaan dan pendistribusian BBM.

“Tugas kami memberikan pemahaman kepada masyarakat soal distribusi BBM. Kemudian menjaga hilir BBM bisa berjalan tepat sasaran pada masyarakat, pengguna,” ucapnya

Dalam hal terlindungi BBM, katanya masih terkendala dalam pengawasan untuk mengurangi celah pelanggaran pengguna BBM subsidi di lapangan.

“Soal keadilan BBM satu harga sudah berlaku, agar distribusi BBM tepat sasaran. Namun pengawasan penggunaan BBM bersubsidi terkendala antara Pemda dengan pusat. Akibat celah pengguna BBM Subsidi belum tepat sasaran disebabkan kurang efektif-nya pengawasan dan penindakan,” terangnya

Alfon mengatakan, bahwa fungsi BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan cadangan BBM Nasional dengan prinsip menciptakan keterjangkauan BBM dengan menetapkan tarif dan harga bagi pelanggan kecil dan pelaku UMKM.