)
Doloksanggul.Trikbews.co,-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) nengambil langkah solutif dalam Penanganan Stunting melalui pengentasan kemiskinan dengan pemberian lapangan kegiatan program bantuan usaha
Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan sejak beberapa tahun terakhir. Diantaranya melalui penguatan kegiatan pemberian asupan makanan bergizi hingga program bantuan usaha, perbaikan rumah dan lainnya.
Hal itu menjadi laporan Gubernur Edy Rahmayadi kepada Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy dalam pertemuan virtual bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut termasuk didalamnya Kabupaten Humbahas.
Dari Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jend Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (07/03/2023) siang. Rapat virtual dari Humbahas diikuti Sekda Drs Tonny Sihombing MIP bersama pimpinan OPD lainnya.
Gubernur mengungkapkan kondisi setelah berbagai upaya percepatan penuruan stunting oleh Pemprov, memperlihatkan adanya penurunan angka prevalensi sebesar 4,7%, berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022, dari 25,8% (2021) menjadi 21,1%
“Kami sedang berupaya menangani. Ada beberapa kabupaten masih membutuhkan penanganan Ekstra lebih kuat sesuai potensi. Penanganan stunting ini terus diupayakan baik dari segi pendataan (jemput bola) hingga identifikasi faktor kesehatan, sebagai satu pemicu belum tuntasnya langkah pencegahan stunting,” sebut Edy.
Fakta yang bisa dijadikan bahan evaluasi bersama lanjut Edy, yakni seperti tingkat kesadaran akan kesehatan atau perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Belum maksimalnya masyarakat menggunakan tenaga kesehatan seperti di Puskesmas maupun Posyandu.
“Faktor sangat sensitif yakni sanitasi yang kurang baik. Kemudian penggunaan air sungai sekaligus tempat pembuangan yang menyebabkan pencemaran air. Hingga penggunaan bahan kimia saat penambangan yang sangat mengganggu kesehatan. Kami masih terus berusaha menyelesaikan masalah ini,” tambah Gubernur.
Meskipun secara persentase terjadi penurunan, namun Pemprovsu menargetkan angka prevalensi stunting di Sumut dapat terus menurun hingga menyentuh angka 14%.
Karenanya, setelah penyempurnaan data (validitas data), Pemprov berupaya melibatkan bantuan berbagai pihak seperti keberadaan mahasiswa yang menggelar praktek kerja lapangan, serta penempatan dokter muda di kawasan membutuhkan.
“Ini juga masih ada kaitannya dengan usia pernikahan (menikah), dan bagaimana kesiapan mereka berkeluarga. Ini kami masih terus kejar Pak,” kata Gubernur kepada Menko PMK dari sambungan jarak jauh (Virtual)
Sedangakan terkait kondisi kemiskinan ekstrem, Gubernur juga menyampaikan perihal penurunan angka tersebut dari tahun sebelumnya. Jika pada 2021 lalu tercatat di angka 1,34 juta jiwa, maka di tahun 2022 turun menjadi 1,27 juta jiwa.
Hal ini juga masih berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, hingga menyebabkan anjloknya perekonomian dari banyak sektor, sebagai pemicu munculnya orang miskin.
“Untuk data miskin ekstrem berada pada angka 120 ribu jiwa. Kami masih mencari tahu faktor penyebabnya. Sementara upaya kita masih terus berjalan seperti program bedah rumah, bantuan sosial, bantuan stimulus ekonomi untuk UMKM, petani dan nelayan,” jelas Edy Rahmayadi
Sebelumnya, angka kemiskinan di Sumut pada 2021 lalu menduduki peringkat 18 secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan provinsi ini tercatat berjumlah 9,01% pada Maret 2021.
Kemudian pada September 2021, jumlahnya menjadi 8,49%. Sehingga terjadi penurunan sebesar 0,52 poin. Dengan demikian, angka kemiskinan di Sumut setara dengan 1,27 juta jiwa pada September 2021, atau berkurang sekitar 70,8 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pertemuan merupakan kegiatan Roadshow Virtual untuk mendapatkan laporan terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Dikatakan Muhadjir, Sumut menjadi provinsi ke-14 selama 16 hari pelaksanaan. Dimana ada sejumlah kabupaten menjadi sasaran utama yakni Madina, Padanglawas, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Nias Selatan hingga Tapanuli Tengah.
“langkah dan terobosan apa yang sudah yang ditempuh?. Masalah yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Terakhir meminta usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat penurunan angka stunting serta kemiskinan ekstrim,” sebut Menko.
Selain itu, Menko PMK juga mengatakan, pihaknya berupaya mengidentifikasi semua isu, kendala dan masalah yang selanjutnya akan dibahas langkah kedepan, sebagai solutif persoalan
Turut hadir dalam rapat virtual Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ismael Sinaga, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3A-KB) Manna Wasalwa Lubis, serta pejabat lainnya.(disk/jrs)
