Sekdakab Drs Tonny Sihombing M.IP memimpin rapat koordinasi bersama Tim Deputi II Kemendagri diruangan Sekdakab Humbahas
DOLOKSANGGUL, TRIKNEWS.CO,- Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Drs. Tonny Sihombing, M.IP Pimpin Rapat Koordinasi Profiling Kebutuhan Pemberdayaan Perhutani Sosial dan butuhan Lapangan
Sekdakab Tonny Sihombing memaparkan pentingnya pemberdayaan perhutani bagi kehidupan masyarakat, dihadapan Tim Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan berlangsung, Senin, (20/2/2023).
“Atas nama Pemkab Humbahas kami mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan bersama tim dalam rangka mengoptimalkan program perhutanan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat
dimana masyarakat sebagai pengelola sunber daya hutan memiliki kepastian berusaha dan dapat dikelola secara berkesinambungan,” ucap Sekdakab Tonny Sihombing
Ditambahkan Sekdakab, Pemkab Humbahas sangat mendukung program pemerintah. Perhutanan sosial merupakan subuah program nasional bertujuan melakukan pemerataan ekonomi melalui tiga pilar yakni lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia.
Program ini merupakan wujud dari asas keadilan dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan untuk dijadikan tempat berusaha bagi masyarakat, mengembangkan sumber kehidupan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya.
Dalam provinsi Sumatera Utara terdapat 9 Kabupaten yang dipilih sebagai lokus intervensi pmberdayaan antara lain, Langkat, Simalungun, Serdang Berdagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Samosir, Deli Serdang dan Humbang Hasundutan.
“Ada 3 Kabupaten dari 9 Kabupaten menjadi lokus intervensi pemberdayaan pertama seperti Kabupaten Humbahas dan Taput serta Kabupaten Samosir,” urainya
Sementara, Lokus intervensi pemberdayaan pertama ini, tambah sekdakab Tonny dipilih berdasarkan ketersediaan KUPS dan kualitasnya, keaktifan Pemda dalam mendukung program PS, kuantitas SK per Kabupaten, ketersediaan pemetaan sosial (kebutuhan pemberdayaan dan komoditi), insan dengan lokasi yang diserahkan Sk-nya oleh Presiden, asesibilitas serta kondusifitas atau minimnya konflik sosial / tenurial di lapangan.
Hadir dalam rapat, Kepala OPD, Kepala UPT Kesatuan Pengelola HUtan (KPH) XIII di Doloksanggul, Kepala UPT Kesatuan Pengelola HUtan (KPH) XII di Tarutung, Camat, Kepala Desa, dan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH). (FbPH)
Editor : Jonter Sinaga
