Medan, Triknews.co – Terkait Keniakan UMP Sumut 7,45 Persen Untuk Tahun 2023. Kami buruh Sumu mengapresiasi Keputusan Gubernur Sumut, karena hal tersebut sudah sesuai hitungan rumus tertinggi dalam Permenaker 18 Tahun 2022 tentang penetapan UMP dan UMK Tahun 2023.

“Dalam rapat dewan pengupahan itu justru ada tahapan dibawah angka yang ditetapkan, itu yang tertinggi dipilih Gubsu, jadi kami ucapkan terimaksih juga ke Gubsu atas pilihannya itu,” Kata Willy .

Walau sebenrnya kami dari awal berupaya agar Pak Edy bisa keluarkan juga Diskresi agar naik 13% agar upah buruh Sumut tidak tertinggal jauh dari daerah lain.

Selanjutnya kami masih akan perjuangkan kenaikan diastas 10 persen untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) nantinya yang akan diputuskan pada tanggal 7 Desember 2022.

” Karena UMP itu hanya berlaku untuk buruh yang kabupaten kota nya tidak ada dewan pengupahan daerah (Depeda), Disumut ada 3 saja yakni Nias Utara, Nias Barat, Pakpak Bharat kalau saya tidak salah, selebihnya Kabupaten Kota diluar itu ada Depedanya,” tuturnya.

Untuk tingkat Kabupaten Kota akan diperjuangkan demi kesejahteraan buruh

“Kita minta Walikota dan Bupati dalam mengusulkan Penetapan UMK ke Gubsu bisa naik minimal 10 persen lah, kita akan berjuang lagi,” tutupnya.