Pakpak Bharat, (PAB)–
Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang terhimpun dalam kelompok Aliansi Masyarkat Peduli Pembangunan Pakpak Bharat (AMPPPB), melakukan aksi unjuk rasa (Unras) dalam menyampaikan aspirasinya kepada Bupati dan Wakil Bupati dimana masyarakat Pakpak Bharat sangat kecewa kepada Bupati maupun Wakil Bupati Pakpak Bharat karena kebijakannya yang dibuat oleh Bupati dan Wakil Bupati banyak menyimpang dari harapan dan keinginan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat (13/10/22).
“Sebelum Bupati dan Wakil Bupati terpilih begitu luar biasa pemaparan misi dan visi serta janji-janji yang di sampaikan bapak Bupati dan Wakil Bupati saat mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 kepada masyarakat begitu manis namun sesuai janji politiknya tidak sesuai harapan dan impian kepada masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat sehingga kami menyatakan dan lakukan orasi berupa unjuk rasa dan tidak ada di latar belakangi kebencian atau apapun namun kami lakukan aksi unjuk rasa ini melihat karena punya alasan berupa banyaknya penyimpangan pembagunan bahkan adanya dugaan korupsi maupun penyimpangan anggaran yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat,” kata Rinto Solin.
Berdasarkan pantauan dan informasi yang diterima dari peserta aksi unjuk rasa kepada awak media online detiknusantaranews.com bahwa aksi unjuk rasa (Unras) yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang terbentuk dalam Aliansi Masyarkat Peduli Pembangunan Pakpak Bharat menutut agar dugaan korupsi ataupun dugaan penyimpangan anggaran yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat segera di usut tuntas dan transparan (13/10/22).
Dalam hal aksi unjuk rasa ini yang di lakukan depan Kantor Bupati Pakpak Bharat mulai pukul 10.00-14.00 dimulai dari ringroad Kecamatan Salak sampai ke kantor Bupati dan DPRD dengan jumlah massa ratusan orang.
“Kami kecewa yang sangat besar karena Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di tempat dengan alasan sibuk dalam membahas anggaran anggaran,” tambahnya.
Sangat di sayangkan sekali bahwa anggaran untuk Kabupaten Pakpak Bharat sebenarnya telah ada namun tidak dapat di manfaatkan seperti anggaran pengadaan air bersih di Kecamatan Sukarame yang diduga berkisar Milaran rupiah dan balik ke Pusat,” ungkapnya.
“Pak Bupati keluarlah.., kenapa tidak datang dan hadir, kami datang untuk bertanya tentang anggaran dan kebijakan yang Anda perbuat,” teriak Pasha Berutu.
Dalam aksi tersebut di terima oleh Sekdakab Pakpak Bharat Jalan Berutu.
“Kami akan menindaklanjuti dan mempelajari smua tuntutan yang di sampaikan kepada bapak Bupati maupun bapak Wakil Bupati,” ungkap Jalan Berutu selaku Sekdakab Pakpak Bharat.
Tidak hanya di kantor Bupati Pakpak Bharat, massa bergerak kekantor DPRD dan langsung di terima oleh Ketua DPRD Ramles Tumaggor dan beberapa anggota dewan lainnya. Mereka berjanji akan membentuk pansus dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya dan berpihak kepada masyarakat Pakpak Bharat terutama dugaan korupsi dan dugaan penyelewengan anggaran berupa mesin pengering jangung yang telah merugikan keuangan daerah, propinsi maupun negara sekitar kurang lebih 1 Miliar rupiah.
Hingga berita ini di terbitkan kasus dugaan korupsi maupun dugaan penyelewengan anggaran berupa bantuan mesin pengering jagung telah sampai ketangan aparat penegak hukum (APH) yaitu Polres Kabupaten Pakpak Bharat. Semoga pihak penegak hukum baik Polres, Kejari supaya dapat di usut tuntas secepatnya, terang benderang dan para pelaku dugaan korupsi anggaran Kabupaten Pakpak Bharat di tangkap dan diadili. Setelah itu massa unjuk rasa membubarkan diri dengan tertib dan kondusif dari kantor DPRD Kabupaten Pakpak Bharat dan kembali ke tempat masing-masing masing meskipun massa dengan merasa kecewa karena Bupati dan Wakil Bupati tidak ada di tempat di tempat. (Frank)
