Langsa : Trik News.co – Penutupan kawasan ekowisata mangrove Gampong (desa) Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat yang disebabkan berakhirnya masa ijin pengelolaan kawasan yaitu pada tanggal 28 Agustus 2022 bulan lalu.
Terkait hal tersebut, Baihaqi Seketaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Persatuan Rakyat Gampong (PEUREUGAM) akhirnya ikut angkat bicara menanggapi berbagai statedmen yang muncul dan naik tayang di beberapa media online dengan mengatakan.
“Tidak perlu mencari kambing hitam apa lagi sampai terkesan ada kepentingan-kepentingan tertentu dengan apa yang sudah terjadi sekarang yaitu penutupan kawasan ekowisata mangrove Kuala Langsa.
Saat ini, tambahnya lagi, yang perlu dipikirkan, bagaimana solusi, apa jalan keluarnya agar kawasan yang sudah ditutup dan diambil alih oleh kementerian, kawasan itu dapat kembali dibuka untuk masyarakat umum.
Jadi bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal penutupan wisata mangrove ini, penutupan mangrove dikarenakan ijin pengelolaan kawasan yang ada sebelumnya sudah berakhir masa waktu.
Dan sekarang terkait ijin tersebut, untuk saat ini sebagaimana kabar yang beredar, itu masih dalam proses dilakukannya perpanjangan oleh pihak terkait yang ada di Pemko Langsa, jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya nanti kedepan, demikian sebut Seketaris LSM Peureugam Baihaqi menerangkan, Rabu (7/9).
Sementara itu saat ditanya oleh media ini apa tanggapan LSM PEUREUGAM dengan statedmen yang dilontarkan oleh Wakil Ketua I DPRK Langsa Bapak Saifullah, SE, MM , dirinya kembali berucap.
“Seharusnya Wakil Ketua I DPRK Langsa jangan terlalu dini mengeluarkan statedmen yang terkesan seperti buang badan menyalahkan pihak lain eksekutif, sementara yang mengesahkan anggaran jalannya kegiatan-kegiatan yang saat ini tengah dikerjakan, katanya lagi, itu kan mereka juga.
Kalau toh tidak bermanfaat hanya hambur-hambur kan anggaran, kenapa tidak membatalkan pada sebelumya, dan sekarang sudah berjalan ada statedmen hambur kan anggaran sia-sia sambil meminta Pemko Langsa dapat segera membuka kembali kawasan wisata mangrove tersebut.
Ini aneh memang, celotehnya menambahkan, seharusnya mereka juga ikut andil dalam memikirkan terbuka nya kembali wisata mangrove itu untuk masyarakat bukan sebaliknya menyalahkan pihak lain.
Mereka sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, seharusnya lebih berperan dalam memikirkan kepentingan rakyatnya, mereka harus bisa bekerja harmonis dengan semua unsur baik dinas, instansi, maupun dengan para eksekutif yang ada di Pemko Langsa demi kemajuan bersama, pungkasnya. (Boy)
