Langsa : Trik News.co – Tuha Peut Gampong (TPG) atau lebih dikenal dengan sebutan nama lBPD (Badan Permusyawaratan Desa), dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga pengawasan mewakili masyarakat Gampong (desa) terkesan dikesampingkan dan tidak mengacu pada aturan dan prosedur yang ada.

Ideologi dan pemahaman para Geuchik khususnya di Pemko Langsa yang terjadi selama ini, dalam hal Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa hanya kepada Camat, dan Camat menindaklanjuti kepada Walikota.

Sementara Tuha Peut Gampong (TPG) mereka anggap tidak berhak untuk meminta pertinggalan atau salinan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut sebagai pegangan bagi Ketua dan anggota Tuha Peut sebagai Lembaga Legislatif Gampong.

Demikian kata Nurdin Wakil Ketua Tuha Peut Gampong Bukit Meutuah Kecamatan Langsa Timur saat dikonfirmasi trik news.co, Sabtu (16 April 2022)

Dalam hal ini, lanjut dia lagi, mereka para Geuchik tidak jarang dan kerap menertawakan para Tuha Peut dan bahkan kebanyakan dari mereka tidak mengindahkan permintaan Tuha Peut Gampong meskipun sudah dilayangkan surat kepada geuchik agar laporan tersebut diberikan kepada Tuha Peut.

Terkait hal ini, dalam Pasal 48 huruf c , Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan PP 43/2014.

Dalam aturan tersebut mewajibkan Kepala Desa (Kades) untuk menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD atau Tuha Peut Gampong yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

Karena itu, saya sangat sayangkan jika Geuchik sebagai stek holder di Desa tidak mengetahui aturan tersebut, tutup Nurdin Wakil Ketua Tuha Peut Gampong Bukit Meutuah dalam konfirmasinya kepada Wartawan. (Boy)