Langsa l TrikNews.Co l—- Sebelumnya 3 Fraksi yakni Golkar, Demokrat dan Langsa Bermartabat DPRK Langsa usulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta evaluasi tenaga kontrak Pemko Langsa sejumlah 50% dari 3500 orang.
Kemudian, anehnya oleh partai Golkar melalui sekretaris Partai serta Partai Demokrat oleh ketua langsung membuat alibi di media masa bahwa meminta tenaga kontrak untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dengan alasan agar tidak membebani uang daerah.
“Bukannya meminta maaf kepada publik atas usulan PHK tenaga kontrak, malah cuci tangan Golkar dan Demokrat Kota Langsa dengan alasan dari Partainya akan mengusulkan tenaga kontrak untuk diangkat jadi PNS, ini hal yang mustahil”, demikian disampaikan salah satu tenaga kontrak yang minta namanya tak disebutkan, Jum’at (15/10/2021).
Menurutnya, setelah beberapa LSM serta organisasi mahasiswa bahkan elemen sipil bicara dibeberapa media dengan mengecam Partai tersebut, dengan ketakutan dan kegelisahan serta kekhawatiran tidak akan dipilih lagi oleh rakyat, partai Golkar dan Partai Demokrat Kota Langsa buat klarifikasi lagi di media masa.
Lanjutnya, dua partai tersebut sudah konyol usulkan PHK tenaga kontrak, kemudian seolah-olah jadi pahlawan kesiangan ingin bela tenaga kontrak agar diangkat jadi PNS lagi, ini kan menunjukkan kegalauan dan kedunguan, ujar sumber menyesalkan sikap tiga Fraksi DPRK Langsa tersebut.
Terpisah, hal senada juga disampaikan Ketua JASA Kota Langsa, Bustami Adoe bahwa ketika kita kalkulasikan tunjangan mobil, tunjangan rumah bahkan pokir anggota DPRK Langsa agar mata rakyat terbuka bahwa anggota dewan telah banyak gunakan uang rakyat untuk hal bukan kepentingan masyarakat.
Kini barulah dua Fraksi Partai yakni Golkar dan Demokrat seolah-olah menjadi pahlawan ingin bela tenaga kontrak untuk di angkat jadi PNS, padahal itu jauh panggang dari api.
“Sebaiknya kedua partai tersebut janganlah lakukan pembodohan masal lagi pada rakyat, kami sudah cerdas melihat mana kepentingan dan mana modus pura-pura baik”, ujar Bustam sambil tertawa kecil.
Kemudian, kalau ingin rakyat percaya dengan kepemimpinan Golkar dan Demokrat Kota Langsa, maka lakukanlah hal-hal yang positif dengan benar-benar memperjuangkan nasib masyarakat, bukan malah membuat kegaduhan dengan usulan fraksi di DPR untuk mem PHK tenaga kontrak di Pemko Langsa.
“Saya sarankan pada partai Golkar dan Partai Demokrat kalau anggota Dewannya di DPR tidak lagi mendengarkan serta jalankan perintah partai PAW kan saja, sebab itukan hak partai untuk memutuskannya untuk PAW anggota dewan yang tidak taat pada partai bukan malah melakukan pembelaan”, demikian saran Bustami. (Boy)
