Binjai, Trik News co- DPRD Kota Binjai Komisi B menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga (Kadispora) Nani Sundari, Kamis (12/8/21) di Kantor DPRD Jalan Tengku Amir Hamzah, Binjai Utara.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B Atan Setepu, Sekretaris Komisi B Ardiansyah dan sejumlah anggota Dewan diantaranya Joko Basuki, Hairil Anwar dan Miswar ini, diwarnai sejumlah pertanyaan.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Nani Sundari dicecar seputar proses pengadaan sarana prasarana yang akan digunakan oleh tim pasukan kibar bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Binjai pada HUT RI nanti.
Selain itu Dewan juga meminta kepada Kadispora Binjai Nani Sundari untuk menghadirkan pihak ketiga pengadaan barang kebutuhan perlengkapan yang diperuntukan para anak-anak Paskibraka.
Joko Basuki menanyakan berapa nilai kontrak dari kebutuhan Paskibraka, Nani Sundari yang saat itu hadir bersama 4 orang bawahannya menjawab untuk kebutuhan makanan 22 ribu ukuran nasi bungkus satu kali dan itu kami catering.
Untuk nilai Snak 15 ribu pagi dan 15 ribu sore, untuk pagi anak-anak Paskib diberi 1 gelas Susu Milo ditambah Snak dan 1 butir telur, sedangkan sore harinya anak-anak diberi teh manis dan bubur dan sampai saat ini kebutuhan itu belum dibayar terang nani Sundari.
Kemudian Joko Basuki menanyakan soal perlengkapan pengadaan pakaian, baik itu sepatu, topi dan pakaian saat latihan dan pakaian untuk upacara, Nani Sundari menjawab, pihak pengadaan ini beda-beda.
Nani Sundari menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan para anggota paskibra dilakukan oleh perusahaan penyedia barang/jasa yang ditunjuk langsung oleh Dispora, sebanyak tiga perusahaan dengan akumulasi aggaran sebesar Rp. 1 Miliar.
Mendengar jawaban Nani, dewan pun meminta Nani untuk menghadirkan pihak ketiga, Nani Sundari menjawab kami siap menghadirkan pihak ketiga, kapan dewan mengundangnya, kami siap untuk menghadirkannya, kata Nani.
Sebab sambung Jobas, dengan apa yang sudah terjadi kita malu, Dandim menyumbang sepatu, FKPPI menyumbang sepatu, kita berterimakasih kepada Dandim maupun FKPPI yang sudah berpartisipasi.
Tapi kita sebagai pemerintah malu, lemahnya pemerintah, berarti kami sebagai pengawas juga lemah, ibu salah berarti kami lemah dalam mengawasinya dengan apa yang telah terjadi kepada anak-anak Paskibraka.
Dengan persoalan ini, kami akan undang pihak ketiga agar ibu menghadirkannya kemari, biar jelas semuannya, mari kita gunakan keuangan negara dengan baik dan jujur kata Joko Basuki,SH.
Sementara Sekertaris Komisi B Ardiansyah kepada wartawan usai RDP mengatakan,
“pengadaan ini diduga kuat berujung korupsi, DPRD menduga adanya pihak di Dispora yang mendapat “klik back” atas proyek tersebut.
Kami panggil mereka sebagai upaya pendalaman atas informasi yang berkembang di masyarakat terkait proses pengadaan fasilitas untuk para pengibar bendera.
Ini merupakan salah satu fungsi dari DPRD untuk mengawasi proses penggunaan anggaran,” kata Sekretaris Komisi B Ardiansyah.(jun)
Teks Foto : Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Komisi B dengan Kadispora (jun)
