Sanana, Maluku Utara, Triknews.co- Rentetan masalah terus menghantui Pemda Kepulauan Sula akibat dari ulah Bupati Fifian Adeningsi Mus sendiri.

Ningsi Mus dengan gilanya melakukan mustasi terhadap 57 pejabat dan melakukan pengangkatan pejabat baru yang bertantangan dengan aturan. Bahkan yang lebih fatal adalah pergantian Kepala dinas dukcapil yang menjadi kewenangan Kemendagri sehingga berujung pada pemblokiran Jarkomda dinas dukcapil kepsul oleh Dirjen Dukcapil.

Kebijakan Bupati Fifian Mus yang menuai banyak masalah ini cukup menarik perhatian publik di Kepulauan sula, salah satunya Majelis Persatuan Rakyat Sula (MPRS).

MPRS akhirnya mengambil langka mendatangi Kantor DPRD Kepsul dan menggelar Audens bersama pimpinan dan anggota DPRD,pada selasa (03/8/2021).

Audens antara MPRS dan DPRD Kepsul itu dalam rangka membahas dan menyikapi kebijakan Bupati Fifian yang menuai banyak masalah yang membuat masyarakat menjadi korban.

Kepada media, Triknews.co ini, Rabu (04/08/2021). Ketua Umum MPRS, Ridwan Syalan menyampaikan bahwa audiens yang dilakukan MPRS bertujuan untuk membijaki kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kepulauan Sula yang bertantangan dengan pelaturan perundang-undang yang berlaku.

“Ada beberapa poin-poin penting termasuk salah satunya persoalan pelayanan administarasi Dukcapil.”ungkap Ketua Umum MPRS, H. Ridwan Syahlan kepada media, Rabu (04/08/2021).

Selain itu, Ketua Umum MPRS menegaskan kepada DPRD Kab. Kepulauan Sula untuk segra melakukan hak-hak angketnya.

“Beberapa Poin yang tertera di dalam Pernyataan Sikap jika tidak ditindak lanjuti DPRD langka kita ambila adalah menduduki Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Dukcapil.”tegasnya.