MUSI RAWAS – TrikNews.Co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mura tahun anggaran 2020.
Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Mura, Selasa (8/6/2020).
Hadir pada rapat paripurna, Bupati Musi Rawas Ratna Machmud, Wakil Ketua I DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Ola,SE, Wakil Ketua II Hendra Adi Kusuma, SH, anggota DPRD Blora, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda Mura.
Bupati Kabupaten Musi Rawas (Mura) Provinsi Sumatera Selatan, Hj Ratna Macmud menyampaikan pidato laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 . Rapat paripurna pandangan umum fraksi atas penyampaian RAPERDA tentang pelaksanaan ABPD TA 2020,
Rapat Paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Ola,SE didampingi Wakil Ketua II, Hendra Adi Kusuma, SH.
Mengawali prosesi rapat tersebut terlebih dahulu pimpinan rapat mempersilakan Sekretaris DPRD Amir Hamzah, S.Sos memberikan laporannya.
Sekwan Amir Hamzah melaporkan bahwa sidang paripurna sesuai absensi dihadiri 21 anggota DPRD dari keseluruhan anggota berjumlah 40 orang, sehingga pimpinan sidang menyatakan rapat paripurna dinyatakan sudah memenuhi kuorum.
Kemudian satu per satu jubir fraksi-fraksi secara bergilir membacakan naskah pandangan umum fraksi, yaitu M Febriansyah sebagai ketua Fraksi PDIP , Hj Habso Rini (F.Golkar), Hj.Desriniyati (F.Nasdem), Ahmad Yani (F.Gerindra), Imam Kurniawan CP (F.PAN), dan Al Imron (F.Bintang Keadilan).
Secara umum fraksi-fraksi mengapresiasi atas prestasi pemerintah atas raihan WTP sebanyak enam kali dengan lima kali berturut-turut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Fraksi PDI P juga menyoroti agar Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bisa menyelesaikan permasalahan tapal batas desa dan juga sedikit memberikan catatan agar kejelasan anggaran Pilkades, mulai dari awal harapannya agar pencairannya tidak tertunda, juga meminta kepada pihak eksekutif lebih optimal dalam penggalian PAD baik dari sumber retribusi pajak maupun dari BUMD.
Sementara juru bicara (jubir) Partai Nasdem Hj Desriniyati juga mengapresiasi kinerja Pemkab Musi Rawas yang pada tahun ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pelaporan keuangan dari BPK RI menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Fraksi NASDEM berharap sasaran APBD selanjutnya agar bisa bersinergi dengan visi misi Bupati Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB) demi mewujudkan SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA.
FraksI NASDEM mendorong pemerintah mengupdate data penerima PKH dan PBI (Penerima Bantuan Iuaran) serta bantuan sosial lainnya. Kemudian mendorong pemerintah daerah lebih fokus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang pembangunan, investasi dan kesehatan demi peningkatan SDM dan tumbuh kembang ekonomi di masa Pandemi Covid-19. (SP).
