Palembang.TrikNews.co- Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi membuat kericuhan pada Pilkada serentak 2020.
“Potensi penyebab Pilkada sering ricuh juga terletak pada ASN, nah yang mesti digarisbawahi terlebih dahulu adalah netralitas ASN yang ada di tubuh instansi penyelenggara Pilkada, biasanya ASN yang berada di instansi tersebut sebuah titipan Palson tertentu untuk mengatur jalannya proses Pilkada, tentu semua harapan kita Pilkada Serentak 2020 ini berjalan dengan Jurdil dan Zero Konflik ” kata mantan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya, saat webinar bersama Badko HMI Sumbagsel, Rabu (2/12).
Kendati demikian, lanjut Andika, kalau sebenarnya dari segi jumlah ASN bukanlah kelompok besar dalam hitungan matematika untuk mendongkrak perolehan suara Paslon.
Senada juga disampaikan Wakil Ketua Bapilu DPD Hanura Sumsel, Qodri. Dia mengatakan bahwa keterlibatan ASN dalam momentum Pilkada sangatlah tinggi dan keberpihakan penyelenggarapun tak luput juga berpotensi terjadi, pihaknya sendiri berkomitmen tidak untuk melibatkan ASN maupun penyelenggara Pilkada dalam sebuah proses politik Pilkada.
“ASN dan penyelenggara menjadi primadona kandidat paslon, mereka sangat menjadi rebutan, yang bisa diuntungkan ketika ASN dan penyelenggara bila telah berpihak ke salah satu paslon adalah mereka bisa memberikan sebuah keputusan maupun rekomendasi secara resmi yanb berakibat merugikan paslon lain, makanya netralitas ASN dan penyelenggara Pilkada mesti harus dijunjungi tinggi” ungkap Hakim Junaidi Dosen UIN Walisongo.
Untuk diketahui, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Bagian Selatan (Badko HMI Sumbagsel) kembali menggelar Webinar Nasional dengan tajuk Teguhkan Netralitas ASN dan Penyelenggara Pilkada Dalam Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 Damai, Aman dan Zero Konflik. Rabu, (2/12).
Kurang lebih seminggu lagi sebagian besar masyarakat Indonesia akan berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2020, maka suasana kedamaian dan Aman sebuah Proses Pilkada juga mesti berangkat dari Aparatur Sipit Negara (ASN) dan penyelenggara itu sendiri terang Bambang Irawan Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel saat memberikan sambutan Webinar Pilkada Serentak 2020.
Webinar yang dimoderatori Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Lubuklinggau, Ganda Pardana itu, menghadirkan empat narasumber diantaranya, M. Hakim Junaidi (Akademisi UIN Walisongo), Andika Pranata Jaya (Ketua Bawaslu Sumsel 2012-2017), Qodri Usman Siregar (Wakil Ketua Bapilu DPD Hanura Sumsel) dan Kombes Pol Budi Sajudin (Dir Intelkam Polda Sumsel) yang diwakilkan oleh Kasubdit 1 Intelkam Polda sumsel.
Kasubdit 1 Intelkam Polda sumsel, AKBP Sigit menerangkan pihaknya telah melakukan upaya penyisiran potensi di setiap TPS pada 7 Pilkada serentak di Sumsel.
“Kami telah melakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada. 8.000 lebih TPS sudah aman, 1327 TPS rawan konflik, dan 168 TPS sangat rawan konflik. Dari aparat Polri telah melakukan persiapan dan upaya pengamanan untuk menghadapi Pilkada 2020 ini” pungkasnya. (Tim/Herly)
