Kepsul Malut,TrikNews.co-Kepala Desa Waiboga gelar hering terbuka bersama masyarakat desa waiboga dan warga masyarakat umaga dalam rangka menindaklanjuti tuntutan gerkan aksi yang dilaksanakan oleh fron soldaritas pemuda dan ratusan masyarakat waiboga dan masyarakat umaga. Hering terbuka ini dilaksanakan dilapangan bolah kaki desa waiboga kecamatan sulabesi tengah kabupaten kepulauan sula pada senin, 1/6/20.

Hadir dalam hering tersebut DPRD Kepulauan Sula, Ketua Komisi I M. Nasir Sangdji serta anggota Komisi I DPRD, Dinas PMD, Camat Sulabesi Tengah, Kepala Desa Waiboga, Kepala Desa Umaga, Ketua BPD desa waiboga, Ketua BPD Umaga dan Fron Solidaritas Pemuda bersama Ratusan Warga masyarakat Waiboga dan Warga Umaga.

Dinas PMD yang di wakili oleh Haryanto Usia, saat diwawancara awak media ini setelah rapat terbuka,

Dirinya mengatakan bahwa “berdasarkan regulasi mulai dari undang-undang Nomor 6 s/d permendangri Nomor 20 dan turunannya itu sangat jelas, karna bacarita terkait dengan pengolaan keuangan dana desa. Dalam mengekanisme pengwasanpun secara jelas disampaikan bahwa pengawasan pemerintahan penyelenggaran dilaksanakan ouput daerah dalam halini inspektorat.”

“Jadi kalu misalnya ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan atau tidak sesui dengan regulasi atau tidak sesui dengan aturan main yang ada, bisa teman-teman langsung ke aprat penegak hukum atau inspektorat untuk mendapatkan jawaban terkait dengan hasil pemeriksaan atau hasil audit selama ini apa dan bagimana karna itu suda ranya inspektorat. Unkap Haryanto Usia.

Lebih lanjut, Haryanto Usia juga menegaskan bahwa “kami pemerintah daerah dalam halini dinas PMD selaku instansi yang membidangi persoalan pembinaan kemasarakatan dan penyelengaraan pemerintah di desa, tetap sesui komitmen yang di sampaikan dirapat tadi.

“kami akan dengan tegas memanggil Kepala desa waiboga, kepala desa umaga, ketua BPD waiboga, Ketua BPD Umaga untuk di lakukan pembinaan secara langsung di lapanagn terkait dengan adanya indikasi bahwa pelaksanaan perencanaan samapi pada tahapan pelaksanaan APBDS itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada dan itu akan di lakukan pembinaan di kantor. Tegas Haryanto Usia.

Terpisa, Sementara itu Kepala Desa Waiboga Hasanudin Tidore yang juga selaku ketua Apdesi, juga di wawancara awak media setelah rapat bersama masyarakat.

Dirinya menyampaikan bahwa “tuntutan ade-ade mahasiswa menginginkan agar pemerintah desa lebih transpansi terkait anggaran baik alokasi dana desa maupun dana desa. Pada prinsipnya pemerintah desa tetap bersandar pada regulasi yang ada, terkait dengan bagimana dalam bentuk transparnsi pemerintah desa sampai saat ini selalu membuat APBDS dalam bentuk baleho setiap tahun anggaran untuk di publikasikan.”

“Dengan persoalan yang ada ini, saya mau mengajak warga masyarakat waiboga maupun desa umaga agar punya hak penuh untuk mengawasi keuangan yang ada di desa waiboga maupun desa umaga baik alokasi dada desa maupun dana desa. Tentunya segala bentuk konsekuensi, saya secara pribadi selaku pimpinan di desa saya siap jika langka-langka pihak terkait dalam halini inspektorat sesui tugas dan tubpoksi dalam mengaudit barangkali menjadi bagian dari tugas mereka jika ada temuan saya siap, langka hukum juga saya siap jika ada temuannya.” Unkap Kepala desa Hasanudin Tidore.

Terpisa, sementara perwakilan Fron Soldaritas Pemuda dan ratusan Masyarakat yang diwakili oleh Said Buamona kepada awak media ini.

Dirinya mengatakan bahwa masyarakat sangat kecewa dengan tidak hadirnya inpektora dalam herin atau rapat terbuka bersama Kepala Desa dan Pemerintah Daerah Dalam Halini Dinas PMD dan masyarakat, karna selama masa kepemimpinan Hasanudin Tidore dan juga ketua Apdesi, karena selama ini masyarakat tidak tau bahwa apakah inspektorat pernah turun audit Alokasi Dana Desa (ADD) dari Tahun 2015 s/d 2019 atau tida.

“kami berharap bahwa pihak Inspektorat hadir dan kami bisa menanyakan langsung kepada pihak inspektorat sehinga kami juga mengatahui kejelasan dari pihak inspekotarat terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD). apakah dari pihak inspektorat suda pernah turun audit atau belum agar kami juga mengetahui kejelasannya karna ADD selama 2015 s/d 2019, kami tidak pernah tau inspektorat turun audit ADD.”

Lanjut, Dalam waktu dekat kami akan mendatangi pihak inspektorat untuk menanyakan kenapa tidak hadir dalam Hering atau rapat terbuka bersama ratusan masyrakat dan kami juga akan menanyakan bahwa kenapa selama ini pihak inspektorat tidak pernah turun audit Alokasi Dana Desa (ADD).

Said Buamona juga menambahkan bahwa “Kami akan tindak lanjuti ke Buapti Kepulauan Sula agar memanggil kepala Inspektorat dan kepala PMD untuk mengevalwasi, karna munurut kami yang hadir dari PMD itu Kepala Seksi jadi menurut torang itu bukan pengambil keputusan” ungkap Said Buamona. Dan kami juga akan minindakjiti ke DPRD Komisi I untuk memanggil kepala PMD dan Kepala Inspektorat untuk mempertanyakan terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari 2015 s/d 2019. Ungkap Said Buamona.

Selain itu, pernyataa sikap masyarakat melalui Said Buamona bahwa Masyarakat berharap untuk menyampaikan kepada bublik bahwa kepala desa Hasanudin Tidore dan juga ketua apdesi, Kami sampaikan bahwa desa waiboga saja atur rincuh medel bagini bagiman mungkin mau akumudir semua yang ada di 78 desa di kepulauan sula ini suda barang tentuh ini menjadi contoh bagi kepala-kepala desa yang ada di kepulauan sula.

“Kami berharap untuk kepala-kepala desa yang ada di kepulauan sula agara kiranya mengevalwasi dan ganti ketua abdesi Hasanudin Tidore, karna menurut kami tidak layak” ungkap said.

Terpisa, Kepala Desa Waiboga Hasanudin Tidore juga berharap kepada masyarakat desa waiboga dan masyarakat desa umaga bahwa ” tugas yang paling berat buat saya di masa berakhir jabatan saya itu adalah bagimana saya dan seluruh para toko baik yang ada di desa umaga dan desa waiboga agar dalam waktu dekat kita mengupayakan semaksimal mungkin agar umaga bisa menjadi desa devinitif.

“Saya mengajak masyarakat dari kedua desa dalam halini sebua persoaln yang berapa kali muncul ini, jangan kita jadikan ini sebagai sebuah jurang untuk bagimana kita di anggap memisakan hubungan kekeluargaan, hubungan kebersamaan, hubungan persatuan antara masyarakat waiboga dan masyarakat umaga.” Harapan Kepala desa waiboga Hasabudi Tidore. **(RS)