Medan,TrikNews.Co– DPRD Medan soroti Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Medan, Armansyah Lubis dinilai memiliki kinerja yang buruk dan tidak koperatif. Hal itu terungkap pada saat Anggota Dewan menggelar rapat.
Masih menurut dewan, program yang diusulkan tidak terlaksana dengan baik yang akhirnya berdampak terhadap perusahaan dan industri jadi banyak yang tidak memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Tudingan itu bertubi tubi terlontar dari sejumlah anggota DPRD Medan yang bergabung di Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPj) Walikota Medan 2019 saat menggelar pembahasan dengan Kadis LH di ruang Banggar gedung DPRD Medan, Jumat (15/5/2020).
Rapat dipimpin Ketua Pansus LKPj Edwin Sugesti Nasution didampingi Sudari ST, Surianto (Butong), Edward Hutabarat, Hendri Duin Sembiring, Ishaq Abrar Mustofa Tarigan, Wong Chun Sen dan Dhiyaul Hayati. Sedangkan dari BLH dihadiri langsung Kepala Badan didampingi stafnya Fahmi Harahap.
Seperti yang dicetuskan anggota Pansus Sudari ST, akibat buruknya kinerja Kadis LH banyak perusahaan di Kota Medan tidak mengikuti aturan sehingga merusak lingkungan.
“Tata ruang Kota Medan menjadi rusak karena banyak bangunan berdiri tanpa mentaati izin AMDAL,” ujar Sudari.
Bahkan, Sudari menyoroti program LH yang tidak terlaksana di Tahun 2019 terkait pengelolaan limbah B3.
“Sudah dianggarkan tetapi kenapa tidak terlaksana. Apa SDM di LH tidak mencukupi, jika tidak perlu dilakukan pembinaan,” tegas Sudari.
Parahnya lagi sebut Sudari, Kadis LH Armansyah Lubis tidak pernah koperatif bila dihubungi anggota dewan. Padahal niat untuk menyampaikan masukan terkait keluhan warga menyangkut limbah.
“Kita laporkan soal limbah namun tidak pernah ditanggapi. Laporan kita sampaikan lewat WhatsApp tidak pernah direspon,” cetus Sudari.
Sorotan lain juga disampaikan anggota Pansus Hendri Duin Sembiring, pihak LH Kota Medan dituding terkesan tutup mata masalah Limbah B3. Bahkan ketika persoalan itu disampaikan kepada Kadis LH tidak pernah digubris.
“Kalau ditelephon tidak pernah nyambung. Wakil rakyat saja menghubungi tidak bisa, bagaimana pula dengan rakyat. Kita kesal dengan kinerja Kepala BLH,” ujar Hendri seraya menyebut program LH dinilai mubajir.(Bahren)
